Indeks Vaksin Pmk

Pemerintah telah mengimpor 3 juta dosis vaksin PMK yang terbagi menjadi dua tahap vaksinasi.

Lima provinsi yang melaporkan kasus PMK tertinggi yaitu Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, Jawa Barat, Aceh, dan Jawa Tengah.

Lima provinsi yang melaporkan kasus PMK tertinggi adalah Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Aceh.

Wabah PMK pada hewan ternak telah menyebar ke 21 provinsi dan 240 kabupaten/kota di Indonesia per 11 Juli 2022.

Kementerian Pertanian mengategorikan Pulau Jawa, Pulau Sumatra dan Pulau Lombok sebagai zona merah penyebaran wabah PMK pada hewan ternak.

Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo mencatat 800 ribu dosis vaksin PMK telah disuntikan kepada hewan ternak.

Muhadjir telah meminta Kemendikburistek agar program pengabdian bisa dialokasikan untuk penanganan wabah PMK.

Selain upaya karantina, pencegahan penyebaran wabah PMK juga harus dilakukan dengan memproduksi vaksin di dalam negeri.

Saat ini tercatat ada 240.944 ternak terindikasi terkena wabah Penyakit Mulut dan Kuku (PMK). Dari jumlah tersebut, 78.626 ekor diantaranya sudah sembuh.

Kementan mendapat kritik keras dari Dewan Perwakilan Rakyat terkait permintaan anggaran untuk kebutuhan penanganan wabah Penyakit Mulut dan Kuku (PMK).

Kementerian Pertanian menargetkan beberapa program pencegahan dan penanggulangan PMK.Mulai dari pemberian vaksin satu, dua, dan booster untuk hewan.

DPR masih membutuhkan waktu mempertimbangkan permintaan anggaran penanganan PMK.

Pemerintah telah mendistribusikan vaksin darurat PMK sebanyak 651.700 dosis ke sejumlah daerah kantong ternak nasional sejak Jumat (24/6/2022).

Sebanyak 3.425 ekor ternak masih dalam perawatan dan 79 ekor lainnya dipotong bersyarat akibat terjangkit PMK.

Saat ini Dinas Pertanian dan Pangan Kulon Progo hanya menganggarkan pengadaan obat dan disinfektan untuk pencegahan PMK.

Muhadjir Effendy menuturkan peternak yang merugi akibat penyebaran penyakit mulut dan kuku (PMK) akan diberikan bantuan

Pemerintah juga menyiapkan vitamin, obat-obatan, serta disinfektan untuk mendukung pelaksanaan biosecurity atau ketahanan hayati.

Pemerintah pusat telah merespons permintaan vaksin PMK yang diajukan Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Sumatra Selatan,

Selain vaksinasi hewan ternak, salah satu solusi yang ditawarkan mengatasi wabah PMK ini adalah depopulasi. Akankah efektif?

Anggaran yang sudah dipersiapkan sekitar Rp4 triliun yang nantinya akan dikoordinasikan dengan Kementan, BNPB dan Pemda.