Indeks Uu Tipikor

Semestinya kasus korupsi tetap diproses bila alat buktinya cukup, tidak peduli apakah jelang pemilu atau tidak.

Polda Metro Jaya menjerat pejabat BPN dengan pasal berlapis atas kasus dugaan mafia tanah.

Bukan hanya pasal tentang penganiayaan, pelaku penyiraman air keras terhadap Novel Baswedan semestinya dijerat pula oleh UU Tipikor.

Jokowi usul koruptor dihukum mati. Lalu anggota Komisi III DPR dari Fraksi PAN Sarifuddin Sudding mengatakan sebaiknya Jokowi mengusulkan revisi UU Tipikor.

KPK memandang, ketimbang merevisi UU KPK, sebaiknya pemerintah dan DPR memperbaiki UU Tipikor.

Langkah KPK melaporkan kasus penganiayaan dua petugasnya ke polisi dinilai sudah tepat. Pelaku dianggap layak dijerat dengan pasal 212 atau 213 KUHP karena menyerang aparat yang bertugas.  

ICW dukung KPK terapkan pasal 21 UU Tindak Pidana Korupsi tentang obstruction of justice karena sanksinya lebih berat dibanding pidana biasa.

Lima calo ditangkap dalam OTT Tim Satgas Saber Pungli Mabes Polri di Satpas SIM Polres Kediri terkait tindakan pungutan liar.

Pemuatan pasal-pasal Tipikor dalam RKUHP dinilai bisa membuat pidana korupsi menjadi delik kejahatan biasa.

Kerja sama Kemendagri, Polri, dan Kejagung dinilai bertentangan dengan semangat pemberantasan korupsi di Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.

Kemenhumham tidak menutup kemungkinan tetap merevisi UU Tipikor untuk memperkuat pemberantasan korupsi di sektor swasta.

Kewenangan pemberantasan korupsi seharusnya diluaskan ke kalangan swasta.

Enam orang PNS mengajukan permohonan uji materi terkait dengan UU Tipikor yang dinilainya merugikan dan butuh direvisi. Hal tersebut diperkuat dengan pendapat mantan Hakim Konstitusi Maruarar Siahaan yang mengatakan bahwa UU Tipikor perlu direvisi karena harus menyesuaikan dengan perkembangan zaman.

Koordinator Jaksa Agung Muda Perdata dan TUN Kejaksaan Agung Muhammad Dofir mengatakan, frasa "permufakatan jahat" dalam Undang-Undang tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi merupakan pilihan kebijakan pembuat UU untuk mencegah terjadinya tindak pidana korupsi yang dilakukan secara luas dan sistematis.

Komisi Pemberantasan Korupsi menilai terdapat keganjilan pada Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi No. 39 Tahun 1999 dan perubahannya dalam No. 20 Tahun 2002. Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata, secara khusus menyebut keganjilan tersebut ada pada pasal 2 dan 3.