Masuk tirto.idIndeks Uu Tipikor
MK Hapus Frasa Karet di Pasal Obstruction of Justice UU Tipikor
Mahkamah menilai frasa dalam pasal obstruction of justice tersebut merupakan aturan karet yang berpotensi menjerat siapa saja, termasuk jurnalis.
Eks Jubir KPK Ungkap Pasal UU Tipikor Rentan untuk Kriminalisasi
Penggunaan pasal-pasal karet justru berisiko menimbulkan ketidakpastian hukum di sektor bisnis dan birokrasi.
Alasan Ganti Rugi Korban Korupsi Perlu Ada di UU Tipikor
Sudah seharusnya negara menjamin agar masyarakat, yang jadi korban korupsi, bisa mendapat haknya kembali.
MK Diminta Hapus Pasal Karet UU Tipikor
Pasal dalam UU Tipikor tersebut menimbulkan potensi kesewenang-wenangan.
Digugat Hasto, MK Soroti Frasa Tak Langsung dalam UU Tipikor
MK meminta Hasto dan tim mencari tahu niat awal masuknya frasa "tidak langsung" dalam Pasal 21 UU Tipikor.
Hakim MK: Tambah Syarat OOJ Bisa Persempit Pemberantasan Korupsi
Hakim MK menyebutkan ingin menambah syarat seseorang terkena perintangan penyidikan, keinginan untuk memberantas korupsi bakal luntur.
Saksi Pemerintah Ungkap Tak Semua Perbuatan Menghambat Dipidana
Menurut Leonard, pemidanaan atas perbuatan tidak langsung pada UU Tipikor harus tunduk pada prinsip kesalahan dan unsur kesengajaan.
Kubu Hasto Minta Hukuman Tersangka OOJ Tak Dibui 12 Tahun
Kubu Hasto meminta MK menyatakan hukuman tersangka perintangan penyidikan tidak dipenjara maksimal 12 tahun.
Hasto Minta MK Ubah Vonis Perintangan Korupsi Maksimal 3 Tahun
Hasto menilai pasal 21 UU Tipikor tidak mempunyai batas yang jelas tentang perbuatan merintangi penyidikan tersebut.
Frasa Atau Tidak Langsung Pasal 21 UU Tipikor Perlu Penjelasan
Taufik Basari menilai frasa 'atau tidak langsung' dalam Pasal 21 UU Tipikor perlu penjelasan lebih lanjut.
Vonis Tom Lembong dan Ancaman Kriminalisasi Kebijakan
Tom Lembong divonis meski dinyatakan tak ada mens rea. Kasus ini berpotensi membuat pembuat kebijakan takut mengambil keputusan.
Menurut UU Tipikor, Benarkah Penjual Lele Bisa Dianggap Korupsi?
UU Tipikor dinilai memang perlu diperbaharui secara hati-hati agar tidak terjadi efek sebaliknya, yakni melemahkan pemberantasan korupsi.
Eks Pimpinan KPK Ungkap Penjual Pecel Lele Bisa Kena UU Tipikor
Eks Pimpinan KPK, Chandra M Hamzah menilai rumusan Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 dalam UU Tipikor menimbulkan problematika.
Tanak Sebut Direksi & Komisaris BUMN Bisa Ditindak UU Tipikor
Meski UU BUMN menyatakan para direksi, komisaris, dan pengawas bukan penyelenggara negara, Tanak menilai mereka bisa ditindak tergantung konteks perbuatan.
Mengapa Menjadi Tersangka Kasus Korupsi Tak Harus Terima Uang?
Kejagung sebut penetapan tersangka korupsi sesuai Pasal 2 dan Pasal 3, tidak mensyaratkan seseorang harus menerima uang.
Membedah Modus Korupsi Walkot Semarang yang Tak Rugikan Negara
Berdasarkan pengalaman Yudi di KPK, ada banyak modus korupsi para kepala daerah di luar dari kerugian negara. Apa saja?
Antonius Kosasih Gugat 2 Pasal UU Tipikor ke MK
Menurut Kosasih, kedua Pasal 2 Ayat 1 dan Pasal 3 UU Tipikor sangat rentan untuk para pejabat.
Beda Sikap KPK & Kejagung soal Usut Perkara di Tahun Politik
Semestinya kasus korupsi tetap diproses bila alat buktinya cukup, tidak peduli apakah jelang pemilu atau tidak.
Pejabat BPN Tersangka Mafia Tanah Dijerat Pakai UU Tipikor
Polda Metro Jaya menjerat pejabat BPN dengan pasal berlapis atas kasus dugaan mafia tanah.
Mengapa Penganiaya Novel Baswedan Semestinya Dijerat UU Tipikor
Bukan hanya pasal tentang penganiayaan, pelaku penyiraman air keras terhadap Novel Baswedan semestinya dijerat pula oleh UU Tipikor.
