Indeks Uu Tipikor

Mahkamah menilai frasa dalam pasal obstruction of justice tersebut merupakan aturan karet yang berpotensi menjerat siapa saja, termasuk jurnalis.

Penggunaan pasal-pasal karet justru berisiko menimbulkan ketidakpastian hukum di sektor bisnis dan birokrasi.

Sudah seharusnya negara menjamin agar masyarakat, yang jadi korban korupsi, bisa mendapat haknya kembali.

Pasal dalam UU Tipikor tersebut menimbulkan potensi kesewenang-wenangan.

MK meminta Hasto dan tim mencari tahu niat awal masuknya frasa "tidak langsung" dalam Pasal 21 UU Tipikor.

Hakim MK menyebutkan ingin menambah syarat seseorang terkena perintangan penyidikan, keinginan untuk memberantas korupsi bakal luntur.

Menurut Leonard, pemidanaan atas perbuatan tidak langsung pada UU Tipikor harus tunduk pada prinsip kesalahan dan unsur kesengajaan.

Kubu Hasto meminta MK menyatakan hukuman tersangka perintangan penyidikan tidak dipenjara maksimal 12 tahun.

Hasto menilai pasal 21 UU Tipikor tidak mempunyai batas yang jelas tentang perbuatan merintangi penyidikan tersebut.

Taufik Basari menilai frasa 'atau tidak langsung' dalam Pasal 21 UU Tipikor perlu penjelasan lebih lanjut.

Tom Lembong divonis meski dinyatakan tak ada mens rea. Kasus ini berpotensi membuat pembuat kebijakan takut mengambil keputusan.

UU Tipikor dinilai memang perlu diperbaharui secara hati-hati agar tidak terjadi efek sebaliknya, yakni melemahkan pemberantasan korupsi.

Eks Pimpinan KPK, Chandra M Hamzah menilai rumusan Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 dalam UU Tipikor menimbulkan problematika.

Meski UU BUMN menyatakan para direksi, komisaris, dan pengawas bukan penyelenggara negara, Tanak menilai mereka bisa ditindak tergantung konteks perbuatan.

Kejagung sebut penetapan tersangka korupsi sesuai Pasal 2 dan Pasal 3, tidak mensyaratkan seseorang harus menerima uang.

Berdasarkan pengalaman Yudi di KPK, ada banyak modus korupsi para kepala daerah di luar dari kerugian negara. Apa saja?

Menurut Kosasih, kedua Pasal 2 Ayat 1 dan Pasal 3 UU Tipikor sangat rentan untuk para pejabat.

Semestinya kasus korupsi tetap diproses bila alat buktinya cukup, tidak peduli apakah jelang pemilu atau tidak.

Polda Metro Jaya menjerat pejabat BPN dengan pasal berlapis atas kasus dugaan mafia tanah.

Bukan hanya pasal tentang penganiayaan, pelaku penyiraman air keras terhadap Novel Baswedan semestinya dijerat pula oleh UU Tipikor.