Indeks Uu Tipikor

IM57+ menilai tidak ada manfaat memperbaiki definisi korupsi dengan menambah BJR karena sudah ada di Undang-Undang BUMN dan diperkuat Prabowo.

Yusril berkata menghapus ketentuan soal kerugian perekonomian negara diperlukan agar pembangunan ekonomi tidak terhambat oleh ketidakpastian hukum.

Luhut mengatakan pendefinisian ulang kerugian keuangan negara yang tercantum dalam UU Tipikor menambah kepastian hukum bagi Indonesia.

Yusril mengaku ada ketidakjelasan batasan istilah korupsi dalam UU Tipikor sehingga menimbulkan persoalan ketika kerugian keuangan negara sebagai korupsi.

Ibam menilai penghitungan kerugian negara semestinya memiliki dasar yang dapat diuji, karena menjadi bagian penting dalam pembuktian perkara.

Yusril Ihza Mahendra mengatakan Yusril, pengertian korupsi dalam UNCAC tidak terbatas pada persoalan penyuapan.

ICW menilai menilai penghapusan unsur kerugian keuangan negara berpotensi memperlemah pemberantasan korupsi karena itu salah satu unsur membuktikan tipikor.

DEN juga mengusulkan penambahan delik baru agar jangkauan pemberantasan korupsi semakin luas.

Mahkamah menilai frasa dalam pasal obstruction of justice tersebut merupakan aturan karet yang berpotensi menjerat siapa saja, termasuk jurnalis.

Penggunaan pasal-pasal karet justru berisiko menimbulkan ketidakpastian hukum di sektor bisnis dan birokrasi.

Sudah seharusnya negara menjamin agar masyarakat, yang jadi korban korupsi, bisa mendapat haknya kembali.

Pasal dalam UU Tipikor tersebut menimbulkan potensi kesewenang-wenangan.

MK meminta Hasto dan tim mencari tahu niat awal masuknya frasa "tidak langsung" dalam Pasal 21 UU Tipikor.

Hakim MK menyebutkan ingin menambah syarat seseorang terkena perintangan penyidikan, keinginan untuk memberantas korupsi bakal luntur.

Menurut Leonard, pemidanaan atas perbuatan tidak langsung pada UU Tipikor harus tunduk pada prinsip kesalahan dan unsur kesengajaan.

Kubu Hasto meminta MK menyatakan hukuman tersangka perintangan penyidikan tidak dipenjara maksimal 12 tahun.

Hasto menilai pasal 21 UU Tipikor tidak mempunyai batas yang jelas tentang perbuatan merintangi penyidikan tersebut.

Taufik Basari menilai frasa 'atau tidak langsung' dalam Pasal 21 UU Tipikor perlu penjelasan lebih lanjut.

Tom Lembong divonis meski dinyatakan tak ada mens rea. Kasus ini berpotensi membuat pembuat kebijakan takut mengambil keputusan.

UU Tipikor dinilai memang perlu diperbaharui secara hati-hati agar tidak terjadi efek sebaliknya, yakni melemahkan pemberantasan korupsi.