Indeks Uu Tipikor
Mengapa Menjadi Tersangka Kasus Korupsi Tak Harus Terima Uang?
Kejagung sebut penetapan tersangka korupsi sesuai Pasal 2 dan Pasal 3, tidak mensyaratkan seseorang harus menerima uang.
Membedah Modus Korupsi Walkot Semarang yang Tak Rugikan Negara
Berdasarkan pengalaman Yudi di KPK, ada banyak modus korupsi para kepala daerah di luar dari kerugian negara. Apa saja?
Antonius Kosasih Gugat 2 Pasal UU Tipikor ke MK
Menurut Kosasih, kedua Pasal 2 Ayat 1 dan Pasal 3 UU Tipikor sangat rentan untuk para pejabat.
Beda Sikap KPK & Kejagung soal Usut Perkara di Tahun Politik
Semestinya kasus korupsi tetap diproses bila alat buktinya cukup, tidak peduli apakah jelang pemilu atau tidak.
Pejabat BPN Tersangka Mafia Tanah Dijerat Pakai UU Tipikor
Polda Metro Jaya menjerat pejabat BPN dengan pasal berlapis atas kasus dugaan mafia tanah.
Mengapa Penganiaya Novel Baswedan Semestinya Dijerat UU Tipikor
Bukan hanya pasal tentang penganiayaan, pelaku penyiraman air keras terhadap Novel Baswedan semestinya dijerat pula oleh UU Tipikor.
DPR Sarankan Presiden Revisi UU Tipikor agar Koruptor Dihukum Mati
Jokowi usul koruptor dihukum mati. Lalu anggota Komisi III DPR dari Fraksi PAN Sarifuddin Sudding mengatakan sebaiknya Jokowi mengusulkan revisi UU Tipikor.
KPK: Ketimbang Revisi UU KPK, Sebaiknya Benahi UU Tipikor
KPK memandang, ketimbang merevisi UU KPK, sebaiknya pemerintah dan DPR memperbaiki UU Tipikor.
Penganiayaan Pegawai KPK, ICW Dukung Penerapan Pasal 21 UU Tipikor
ICW dukung KPK terapkan pasal 21 UU Tindak Pidana Korupsi tentang obstruction of justice karena sanksinya lebih berat dibanding pidana biasa.
Penganiayaan Petugas KPK dan Peluang Penerapan Pasal 21 UU Tipikor
Langkah KPK melaporkan kasus penganiayaan dua petugasnya ke polisi dinilai sudah tepat. Pelaku dianggap layak dijerat dengan pasal 212 atau 213 KUHP karena menyerang aparat yang bertugas.
UU Tipikor Akan Diberlakukan di Polres Kediri Terkait Dugaan Pungli
Lima calo ditangkap dalam OTT Tim Satgas Saber Pungli Mabes Polri di Satpas SIM Polres Kediri terkait tindakan pungutan liar.
Mantan Pimpinan KPK Sebut Pasal Tipikor di RKUHP Berbahaya
Pemuatan pasal-pasal Tipikor dalam RKUHP dinilai bisa membuat pidana korupsi menjadi delik kejahatan biasa.
Kerja Sama Tiga Lembaga dan Langkah Mundur Pemberantasan Korupsi
Kerja sama Kemendagri, Polri, dan Kejagung dinilai bertentangan dengan semangat pemberantasan korupsi di Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.
Pimpinan KPK Beda Pendapat terkait Upaya Revisi UU Tipikor
Kemenhumham tidak menutup kemungkinan tetap merevisi UU Tipikor untuk memperkuat pemberantasan korupsi di sektor swasta.
Ketua KPK Nilai UU Tipikor Tergolong Kuno karena Tak Sentuh Swasta
Kewenangan pemberantasan korupsi seharusnya diluaskan ke kalangan swasta.
UU Tipikor Perlu Diselaraskan Dengan Prinsip Konstitusi
Enam orang PNS mengajukan permohonan uji materi terkait dengan UU Tipikor yang dinilainya merugikan dan butuh direvisi. Hal tersebut diperkuat dengan pendapat mantan Hakim Konstitusi Maruarar Siahaan yang mengatakan bahwa UU Tipikor perlu direvisi karena harus menyesuaikan dengan perkembangan zaman.
Kejagung: Frasa
Koordinator Jaksa Agung Muda Perdata dan TUN Kejaksaan Agung Muhammad Dofir mengatakan, frasa "permufakatan jahat" dalam Undang-Undang tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi merupakan pilihan kebijakan pembuat UU untuk mencegah terjadinya tindak pidana korupsi yang dilakukan secara luas dan sistematis.
KPK Ungkap Keganjilan UU Tipikor
Komisi Pemberantasan Korupsi menilai terdapat keganjilan pada Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi No. 39 Tahun 1999 dan perubahannya dalam No. 20 Tahun 2002. Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata, secara khusus menyebut keganjilan tersebut ada pada pasal 2 dan 3.