Indeks Uu Tapera

Dasco memastikan DPR memantau sejumlah putusan MK yang sudah rampung diputuskan, termasuk Tapera.

MK menyatakan pekerja tidak lagi wajib mengikuti program Tapera.

Kebijakan perumahan harus didorong lebih berpihak pada kelompok rentan, pekerja informal, dan buruh harian.

Memiliki rumah adalah sebuah perjuangan tersendiri, Dan mereka yang bersungguh-sungguh mengupayakan rumah tak ubahnya seorang pahlawan.

Meski usulan baru akan disampaikan pada parlemen selanjutnya, Apindo sudah mempersiapkan semua masukan kepada pemerintah.

Charles mengatakan frasa "wajib iuran Tapera" bertentangan dengan konsep tabungan yang ranahnya adalah hak warga negara.

Moeldoko menjamin selama masa tunggu hingga 2027 mendatang tidak ada pungutan yang ditarik dari masyarakat untuk perumahan.

Ribuan Buruh melakukan aksi demo tolak Tapera di kawasan Patung Kuda, Jakarta, Kamis (6/6/2024).

Pertemuan ini nantinya akan mengundang perwakilan buruh, dunia usaha, Kementerian PUPR dan Badan Pengelolaan (BP) Tapera.

Buruh mengancam mengadakan aksi unjuk rasa yang lebih besar di seluruh Indonesia bila pemerintah tak mencabut PP Tapera dalam waktu 7 hari.

Partai Buruh dan KSPI akan mempersiapkan aksi demo besar yang akan diikuti ribuan buruh pada Kamis, 6 Juni di Istana Negara, Jakarta.

Anggota Komisi XI DPR RI Kamrussamad mengakui Program Tapera ini kurang disosialisasikan dengan baik oleh pemerintah melalui PP tersebut.

Menurut Heru, sanksi bagi yang tidak mengikuti Tapera lebih lanjut bakal diatur oleh Kemnaker yang bertugas membuat aturan teknis dari PP 21 Tahun 2024.

Penjelasan mengenai Tapera untuk freelancer, apakah pegawai lepas juga wajib potong gaji. Tapera adalah kebijakan baru potong gaji untuk tabungan rumah.

Per 29 September 2023, pembiayaan Tapera mencapai Rp736,5 miliar untuk 4.811 unit rumah.

Upah pekerja sudah dipotong banyak, dan kini ditambah dengan iuran yang dianggap tidak berpengaruh signifikan.

Komisioner BP Tapera Adi Setianto menyatakan pekerja yang sudah memiliki rumah tetap wajib membayar iuran di samping para pekerja yang belum memiliki tempat tinggal.

Ekonom INDEF Bhima Yudhistira menilai pemerintah terlihat tengah mencari pendapatan baru di tengah kondisi keuangan negara yang tengah tertekan saat pandemi COVID-19.

Pembentukan BP Tapera sudah melebihi batas waktu yang ditentukan, yakni Maret 2018. Kenapa program ini baru dikebut jelang pilpres?

Uang Rp12 triliun mulai dipindahkan ke Badan Pengelola Tabungan Rakyat (BP Tapera) seiring dengan diberhentikannya Bappetarum-PNS.