Indeks Utang Pemerintah

Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, menegaskan bahwa utang jatuh tempo bukan beban bagi Indonesia atau bagi pemerintah berikutnya.

INDEF menuturkan pemerintah berpotensi menambah utang baru meski memiliki tanggungan utang jatuh tempo sebesar Rp800,33 triliun pada 2025.

Kementerian Keuangan mencatat, utang pemerintah per akhir April 2024 tercatat sebesar Rp8.338 triliun.

Beratnya beban utang pemerintah, kata Nasir, terlihat dari pembayaran bunga utang yang sudah sangat membebani anggaran negara.

Total pembiayaan anggaran hingga April tercatat turun tajam dibandingkan tahun lalu yang mencapai Rp244,2 triliun.

"Utang pemerintah Indonesia dibanding PDB tetap di bawah 40 persen dan tetap di angka rendah selama beberapa tahun terakhir," ujar Tiko.

Pembiayaan utang ini turun 53,6 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu (year-on-year/yoy).

Pemerintah masih punya utang Rp10,48 triliun kepada PT Pupuk Indonesia terkait penyaluran pupuk subsidi.

Penarikan utang ini baru 16,6 persen dari target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang rencananya sebesar Rp648,1 triliun.

Sri Mulyani merinci, realisasi pembiayaan utang terdiri dari penerbitan SBN neto Rp184,1 triliun dan pinjaman neto Rp10,9 triliun.

Pemerintah berdalih RI bukan negara gagal sistemik. Namun faktanya beban bunga utang melebihi anggaran kesehatan/pendidikan. Belum lagi korupsi merajalela.

Pemerintah sudah melunasi seluruh utang Indonesia saat krisis keuangan 1997-1998 kepada Dana Moneter Internasional. Utang tersebut sudah lunas pada era SBY.

Jusuf Hamka heran perusahaannya dituding memiliki utang BLBI. Ia pun siap membayar 100 kali kalau tudingan tersebut benar dan dapat dibuktikan.

Kewajiban pemerintah untuk membayarkan utang ke CMNP bermula dari aksi penyelamatan bank-bank swasta, salah satunya Bank Yama, lewat bail out dana BLBI.

Utang pemerintah kembali meningkat mencapai Rp7.879 triliun pada akhir Maret 2023 atau setara dengan 39,17 terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia.

AHY mengkritik sejumlah hal seperti penundaan Pemilu, sistem proporsional tertutup sampai utang pemerintah. 

Kemenkeu mencatat posisi utang pemerintah mencapai Rp7.754 triliun atau setara 38,56 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) hingga akhir Januari 2023.

Stafsus Menkeu Yustinus Prastowo menilai kritik yang disampaikan AHY terkait utang tidak sesuai dengan kondisi negara saat ini.

Kemenkeu telah menarik utang sebesar Rp531,4 triliun melalui penerbitan surat berharga negara (SBN) hingga pertengahan Desember 2022.

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat posisi utang pemerintah mencapai Rp7.236,61 triliun terhadap PDB hingga akhir Agustus 2022.