Indeks Utang Negara

Pembuatan utang baru oleh pemerintah terus meningkat drastis dari waktu ke waktu, terutama melalui penerbitan SBN.

Riset INDEF juga menunjukkan bahwa netizen Indonesia pesimistis Prabowo Subianto mampu melunasi utang yang timbul di masa pemerintahan Presiden Joko Widodo.

Menkeu menganggap dana tersebut sebagai uang yang berputar. Apalagi setiap tahun pemerintah akan selalu menerbitkan SBN untuk membiayai defisit APBN.

Rezim pemerintahan RI selalu mewariskan utang. Anggaran yang sepatutnya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, harus direlakan untuk melunasi pinjaman.

Sri Mulyani menekankan, dalam pengelolaan keuangan negara, termasuk utang, yang penting adalah dilakukan dengan penuh kehati-hatian.

Berikut daftar 10 negara dengan utang terbanyak di dunia dan negara dengan rasio utang terhadap PDB tertinggi, bagaimana Indonesia?

Presiden Bank Dunia David Malpass menuturkan, negara-negara termiskin di dunia saat ini berutang sekitar 62 miliar dolar AS dalam pembayaran utang tahunan.

Indonesia sebagai Presidensi G20 jadi fasilitator bagi negara-negara miskin agar bisa dapat solusi pembayaran utangnya.

Said Abdullah mengapresiasi pemerintah yang menurunkan rasio utang ke level 37,91 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) di tahun ini.

Sri Mulyani Indrawati memastikan, pemerintah akan terus melakukan pengelolaan utang dan pembiayaan APBN dengan hati-hati di 2023.

Utang pemerintah mencapai Rp7.002,24 triliun atau setara 39,09 persen terhadap PDB pada akhir Mei 2022.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mencatat penarikan utang pada Mei 2022 turun drastis sebesar 72,5 persen.

Pemerintah memprioritaskan Saldo Anggaran Lebih (SAL) untuk membiayai kebutuhan belanja dibanding menerbitkan SBN.

Beberapa cara: melalui burden sharing dengan BI, konversi pinjaman luar negeri dengan suku bunga mendekati 0%, hingga penurunan yield menjadi 5,85%.

Kenaikan rasio utang terhadap PDB mengkhawatirkan. Pemerintah perlu berpikir lebih keras.

Posisi utang luar negeri pemerintah RI dinilai cukup aman karena 99,9 persen jatuh tempo pembayaran jangka panjang.

Utang pemerintah per Februari 2021 setara 41,1 persen PDB.

Rasio utang pemerintah terhadap PDB melewati batas 40 persen, tepatnya 40,28 persen PDB atau setara Rp6.223,14 triliun per Januari 2021.

Defisit APBN pada awal 2021 menyentuh 5,7 persen dari PDB. 

Angka itu naik 27,1 persen dari posisi utang akhir 2019 yang mencapai Rp4.778 triliun atau setara 29,8 persen PDB.