Indeks Utang Negara

Sri Mulyani Indrawati memastikan, pemerintah akan terus melakukan pengelolaan utang dan pembiayaan APBN dengan hati-hati di 2023.

Utang pemerintah mencapai Rp7.002,24 triliun atau setara 39,09 persen terhadap PDB pada akhir Mei 2022.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mencatat penarikan utang pada Mei 2022 turun drastis sebesar 72,5 persen.

Pemerintah memprioritaskan Saldo Anggaran Lebih (SAL) untuk membiayai kebutuhan belanja dibanding menerbitkan SBN.

Beberapa cara: melalui burden sharing dengan BI, konversi pinjaman luar negeri dengan suku bunga mendekati 0%, hingga penurunan yield menjadi 5,85%.

Kenaikan rasio utang terhadap PDB mengkhawatirkan. Pemerintah perlu berpikir lebih keras.

Posisi utang luar negeri pemerintah RI dinilai cukup aman karena 99,9 persen jatuh tempo pembayaran jangka panjang.

Utang pemerintah per Februari 2021 setara 41,1 persen PDB.

Rasio utang pemerintah terhadap PDB melewati batas 40 persen, tepatnya 40,28 persen PDB atau setara Rp6.223,14 triliun per Januari 2021.

Defisit APBN pada awal 2021 menyentuh 5,7 persen dari PDB. 

Angka itu naik 27,1 persen dari posisi utang akhir 2019 yang mencapai Rp4.778 triliun atau setara 29,8 persen PDB.

Kemenkeu mencatat realisasi pembiayaan utang menyentuh Rp1.065,1 triliun per November 2020 atau naik 140,2 persen.

Nilai utang tersebut mengalami kenaikan Rp160,07 triliun dari posisi Juli 2020.

Oxfam mendesak G-20 agar membatalkan pembayaran utang negara-negara berpenghasilan rendah selama pandemi hingga 2022, agar negara-negara tersebut bisa menabung miliaran dolar AS. 

Penyebab defisit ini terjadi karena pendapatan negara hanya terealisasi Rp549,5 triliun setara 31,2 persen dari target Rp1.760 triliun.

Sri Mulyani menyatakan pemerintah masih perlu menerbitkan utang sebanyak Rp697,3 triliun lagi untuk memenuhi seluruh kebutuhan pembiayaan, mulai Mei sampai Desember 2020.

Sri Mulyani mengatakan rasio utang Indonesia masih terjaga di kisaran Rp4.778 triliun atau di bawah 30 persen dari PDB.

Pemerintah memperkirakan defisit APBN akan melebar pada kisaran 2,2 persen terhadap PDB hingga akhir 2019.

Menkeu Sri Mulyani mengatakan pembatalan lelang dua surat utang sudah melalui perhitungan pada estimasi defisit di akhir tahun.

Pinjaman dari ADB ini diberikan untuk mendukung reformasi pengelolaan fiskal dan pengeluaran publik di Indonesia.