tirto.id - Peneliti Insitute for Development of Economics and Finance (Indef) Fadhil Hasan meminta agar Paslon Pilpres 2019 menawarkan solusi soal hutang dan defisit transaksi berjalan dalam debat.
"Pemerintah selalu mengatakan rasio utang kita aman karena masih 30 persen sementara rule of thumb [aturan praktis] itu 60 persen dan CAD (defisit transaksi berjalan) masih di bawah 3 persen. Tapi sebenarnya aturan itu berlaku untuk negara-negara di Eropa yang pertumbuhan ekonominya sudah mapan, hitungan rasio utang tentu berbeda dengan negara-negara berkembang termasuk Indonesia," ujar dia, dalam diskusi di Jakarta Selatan, Kamis (11/4).
Debat kelima Pilpres 2019 digelar, Sabtu (13/4/2019). Tema yang diangkat yakni tentang ekonomi, kesejahteraan sosial, keuangan, investasi, dan industri.
Fadhil mengingatkan, perihal utang RI bila tidak memiliki rumusan yang strategis, maka Indonesia terancam mengalami krisis kredit dan utang.
Dalam penjelasannya, ancaman krisis kredit dan utang muncul terkait besaran rasio utang dan defisit transaksi berjalan Indonesia. CAD Indonesia sebesar 31,1 miliar dolar AS atau setara dengan 2,98 persen dari PDB.
Bank Indonesia (BI) mencatat Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia hingga akhir Januari 2019 tercatat 383,3 miliar dolar AS atau setara Rp5.471,60 triliun.
ULN ini terdiri dari utang pemerintah dan bank sentral sebesar 190,2 miliar dolar AS, serta utang swasta termasuk BUMN sebesar 193,1 miliar dolar AS.
Fadhil mengatakan, nilai CAD ini tidak berada dalam posisi yang aman. Seharusnya, kata dia, tingkat rasio utang RI berada di bawah standar negara-negara Eropa sebesar 30 persen.
"Rasio utang dan CAD untuk negara berkembang itu harusnya lebih rendah lagi. Selama ini rasio masih aman, padahal itu yang berlaku di Eropa," ujar dia.
Penulis: Selfie Miftahul Jannah
Editor: Zakki Amali
