tirto.id - Asian Development Bank (ADB) menyetujui pinjaman 500 juta dolar AS kepada pemerintah Indonesia. Pinjaman ini nantinya akan digunakan sebagai dana riset yang outputnya adalah kebijakan dan pemerintah Indonesia diharuskan mengeluarkan perbaikan regulasi di bidang terkait.
“Itu bentuk dari yang disebut program based loan. Pinjamannya diberikan dengan adanya perbaikan kebijakan. Hasilnya 1 set perbaikan regulasi di Indonesia,” kata Suahasil Nazara dalam konferensi pers usai serah terima jabatan Wamenkeu di kantornya Jumat (25/10/2019).
Suahasil menyatakan dana itu nantinya ditujukan untuk membiayai riset. Temanya berkaitan dengan perbaikan dan pengembangan kebijakan.
Ia bilang sejumlah sektor yang dituju antara lain pajak hingga ketanagakerjaan. Nantinya usai riset dilakukan, hasil kajian itu akan dilihat perbandingannya dengan yang saat ini diterapkan di dunia.
“Jadi nanti ada satu paket kebijakan ini ada policy matrix yang kita desain. Kita bikin dan di-support risetnya,” ucap Suahasil.
Pinjaman dari ADB ini diberikan untuk mendukung reformasi pengelolaan fiskal dan pengeluaran publik di Indonesia. Dalam keterangan resminya, ADB juga menyasar peningkatan kualitas belanja pemerintah di bidang kesehatan, pendidikan, perlindungan sosial, dan infrastruktur.
Pinjaman ini juga ditujukan untuk mendukung upaya pemerintah mengurangi kemiskinan dan ketimpangan pendapatan. Di samping itu, ada juga fokus untuk sasaran pembangunan berkelanjutan atau sustainable development goals (SDG’s).
“Program Manajemen Fiskal dan Pengeluaran Pemerintah telah berperan penting dalam memastikan bahwa upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas belanja di sektor strategis sudah berjalan dan sesuai dengan target SDG,” kata Sani Ismail, spesialis senior sektor keuangan ADB untuk Asia Tenggara dalam keterangan tertulisnya.
Penulis: Vincent Fabian Thomas
Editor: Irwan Syambudi
