Gen Z dan Milenial Bersiaplah Dapat Warisan Utang Ribuan Triliun

tirto.id - Masyarakat resah dengan utang-utang yang bakal ditinggalkan oleh Pemerintahan Jokowi. Jika penggunaan utang yang jumlahnya hingga 31 Maret 2023 mencapai Rp 7.879,07 triliun atau 39,17% dari Produk Domestik Bruto (PDB) itu tidak tepat, Indonesia dikhawatirkan bakal masuk dalam jebakan utang (debt trap) yang membebani generasi mendatang.

Jebakan utang atau situasi yang membuat Indonesia sulit untuk membayar utang ini berpotensi terjadi dalam pembangunan infrastruktur ambisius yang dibiayai dari utang Cina. Salah satu yang yang menuai kontroversi itu adalah proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB).

Menurut Direktur Kajian Indonesia-China Center of Economic and Law Studies (CELIOS), Muhammad Zulfikar Rakhmat, Indonesia harus hati-hati dengan peningkatan utang dan ketergantungan Indonesia terhadap Tiongkok. Risiko jebakan utang ini tidak bisa dianggap remeh.

Saat ini, Indonesia dinilai masih mampu untuk membayar utang tersebut, meski dengan cara gali lubang tutup lubang atau menciptakan utang baru untuk membayar utang lama.

Sementara itu, Mantan Sekretaris BUMN Said Didu dalam cuitannya di twitter berpendapat, bukti Indonesia masuk jebatan utang Cina di KCJB itu adalah terjadinya pembengkakan anggaran, penolakan penurunan bunga pinjaman dari Cina dan permintaan agar pinjaman dijamin APBN. Padahal, sejak awal, pemerintah menjanjikan proyek ini tidak dibiayai oleh APBN.

Pinjaman dari Cina tersebut banyak dipakai untuk membiayai pembangunan infrastruktur, diantaranya Proyek KCJB yang memicu kekhawatiran publik bakal memasukkan Indonesia dalam jebakan utang. Dengan profil utang tersebut, pemerintah optimistis bisa membayar utang. Jika ULN itu dilakukan oleh BUMN, menurut Kemenkeu, bukan tanggungan negara.

“BUMN merupakan kekayaan negara yang dipisahkan. Segala hal yang timbul atas corporate action merupakan tanggung jawab BUMN yang bersangkutan dan bukan utang negara, “ cuit Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Komunikasi Strategis, Yustinus Prastowo dalam Twitter pribadinya Kamis (1/6/2023), menanggapi kabar adanya utang tersembunyi dari BUMN.

Namun demikian, banyak yang menginginkan ULN B to B dari BUMN ikut dicatat di neraca negara. Alasannya, BUMN adalah korporasi yang sahamnya dimiliki oleh negara.

Ada yang sahamnya 100% milik negara, ada yang kurang dari 100%, dan ada juga yang kepemilikannya minoritas dengan hak eksklusif (hak veto) yang disebut saham merah putih. Jika BUMN bermasalah, pemerintah pasti bakal “cawe-cawe.”

Sebagai contoh saat BUMN PT Garuda Indonesia Tbk bermasalah dalam pembayaran leasing pesawat, maka negara melalui PMN, menggunakan uang APBN untuk menyelamatkan kelangsungan usahanya.

Contoh lain, Menteri BUMN Erick Thohir dalam rapat dengan Komisi VI DPR pada 5 Juni 2023 juga mengusulkan PMN senilai Rp57 triliun untuk tahun 2024 guna menyelamatkan BUMN Karya yang terlilit utang.

Artinya, meski sebagai entitas yang terpisah, transparansi utang dari BUMN dinilai penting, karena uang negara ada disitu.

Masyarakat tidak ingin Indonesia masuk jebakan utang, yaitu ketika pemberi pinjaman, (misal pemerintah Cina) dapat mengambil konsesi ekonomi atau politik jika negara yang menerima investasi tidak dapat membayar utangnya.

Negara yang disebut jatuh dalam jebakan utang Tiongkok, diantaranya Sri Lanka. Pelabuhan Hambantota yang dibangun tahun 2008 dengan dana pinjaman sebesar USD361 juta itu gagal bayar, sehingga pemerintah terpaksa menyerahkan hak pengelolaan pelabuhan ke perusahaan Cina. Bahkan, angkatan laut Sri Lanka sampai terusir dari pelabuhan tersebut.

Said Didu mengkhawatirkan musibah yang sama juga akan menimpa Indonesia sebagai dampak dari proyek-proyek investasi Tiongkok saat ini.

“China pasti sdg mengincar Bandara Soekarno-Hatta, Ngurah Rai, dan Pelabuhan Tg. Priok sbg kompensasi,” Ungkap Said melalui cuitannya pada Kamis (13/04/2023).