Indeks Utang Indonesia

Sri Mulyani menerangkan bahwa utang negara dalam APBN selama masa pemerintahan Jokowi-JK adalah untuk program produktif.

Indikator yang dimaksud Moeldoko adalah pertumbuhan ekonomi yang berkisar 5 persen.

Pembiayaan utang dalam RAPBN 2019 sebesar Rp359,4 triliun. Angka ini turun dibanding APBN 2018 yang dipatok Rp399,2 triliun.

"Artinya kalau dilihat dari posisi utang secara keseluruhan masih aman."

“Harusnya kalau memang mau akuntabel, transparan, dan inklusif sebagaimana dibilang, perlu adanya pembahasan mengenai hal-hal tersebut secara sistematis.”

"Pinjaman dari IMF bukan pilihan, karena ekonomi Indonesia tidak membutuhkannya," kata Direktur IMF Christine Lagarde.

Sri Mulyani menegaskan bahwa pertemuan IMF-World Bank bukan karena Indonesia ingin berutang.

"Di negara lain orang lebih suka ngomong populis aja, jangan ngomong utang deh," ujar Sri Mulyani.

JK angkat bicara soal pernyataan Prabowo yang menyebut utang Indonesia naik Rp1 triliun per hari. Bagi JK, utang itu wajar karena Indonesia tengah melakukan pembangunan.

Prabowo Subianto menyebut utang Indonesia naik Rp1 Triliun per hari. Utang tersebut mengancam negara.

Sri Mulyani disebut memang tidak berniat memberikan tanggapan terhadap jawaban Zulkifli.

Ketua MPR Zulkifli Hasan menyindir soal jumlah beban pembayaran utang pemerintah tidak kurang mencapai Rp400 triliun pada 2018, di luar batas kewajaran dan kemampuan negara untuk membayar. Bagaimana duduk perkaranya?

“Tapi Ibu Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan jelas punya kewenangan memutuskan berapa banyak kita berhutang dan berapa bunganya Kenapa sekarang salahkan periode sebelumnya?” cuit Zulhas.

Sri Mulyani menyatakan pengelolaan utang pemerintah pada era Presiden Joko Widodo tidak jauh berbeda dari periode sebelumnya.

Kementerian Keuangan mencatat utang pemerintah Januari hingga Juli 2018 sebesar Rp4.253 triliun.

“Kami bertanggung jawab untuk menjaga utang dengan hati-hati. Bukan berarti kami banting setir, karena kami juga menjaga agar perekonomian tetap stabil,” kata Menkeu Sri Mulyani.

Sri Mulyani menerangkan bahwa utang pemerintah dengan utang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sifatnya berbeda, tidak bisa disatukan.

Menurut Prabowo, utang Indonesia yang mencapai Rp9.000 triliun sangat membahayakan.

Menkeu Sri Mulyani mengatakan pengadaan utang pada 2019 akan tetap memprioritaskan penerbitan surat berharga negara (SBN) dalam mata uang rupiah.

Di Tokyo, tim negosiasi utang Indonesia tak berhasil merayu para bankir untuk memperpanjang jangka pengembalian utang.