Indonesia Diminta Berani Evaluasi Utang Masa Lalu di IMF-World Bank

“Harusnya kalau memang mau akuntabel, transparan, dan inklusif sebagaimana dibilang, perlu adanya pembahasan mengenai hal-hal tersebut secara sistematis.”

Reporter: Damianus Andreas

Terbit 12 Oct 2018 07:59 WIB,

Waktu baca ±2 menit

Presiden Joko Widodo menyampaikan sambutannya pada acara The Bali Fintech Agenda dalam rangkaian Pertemuan Tahunan IMF - WBG 2018 di Mangapura Hall, BICC, Nusa Dua, Bali, Kamis (11/10/2018). ANTARA FOTO/ICom/AM IMF - WBG/Afriadi Hikmal/wsj/2018.

tirto.id - Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (Elsam) berharap pemerintah memiliki keberanian lebih untuk dapat mengevaluasi utang-utang negara di masa lalu melalui Pertemuan Tahunan IMF-World Bank 2018 di Nusa Dua, Bali.

Peneliti Elsam, Sekar Banjaran Aji, saat dihubungi Tirto pada Kamis (11/10/2018) menyatakan pemerintah perlu membuka pembicaraan dengan Bank Dunia mengenai sejumlah utang, khususnya yang dinilai bermasalah. Ia juga menyebut ada juga beberapa proyek Bank Dunia yang tidak jelas tujuan dan pelaksanaannya seperti Program to Accelerate Agrarian Reform (One Map Project).

“Harusnya kalau memang mau akuntabel, transparan, dan inklusif sebagaimana dibilang, perlu adanya pembahasan mengenai hal-hal tersebut secara sistematis,” ujar Sekar.

Ia juga menyatakan semestinya membuat Indonesia jadi memiliki posisi lebih kuat di hadapan dua lembaga tersebut. Dengan demikian, pemerintah Indonesia dapat mendorong perbaikan pada program-program IMF dan Bank Dunia yang belum begitu terasa dampaknya bagi masyarakat.

“Pemerintah Indonesia seharusnya bisa menempatkan diri dan punya argumen tandingan atas segala yang sudah diberikan Bank Dunia khususnya, ke kita,” kata nya,

Tak hanya mengkritisi sejarah panjang utang dan proyek Bank Dunia maupun IMF, Sekar turut menyampaikan bahwa inisiatif PPP (Public Private Partnership) yang didorong dalam pertemuan bukanlah hal yang tepat. Mengacu pada hasil riset sejumlah LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat), Sekar mengatakan skema PPP malah sebetulnya tidak menunjukkan perbaikan yang signifikan.

“Dalam riset itu menunjukkan adanya idle development, yang artinya sebenarnya sistem itu sudah gagal. Tidak berjalan baik karena dinilai tidak bagus buat kemajuan fiskal,” ucap Sekar.

Masih dalam kesempatan yang sama, Sekar mengungkapkan bahwa sejumlah kritik dan masukan dari Elsam serta beberapa LSM lain terkait IMF dan Bank Dunia telah disampaikan dalam CSO Townhall di Nusa Dua, Bali pada Rabu (10/10/2018) kemarin.

Dalam pertemuan antar LSM yang dihadiri langsung oleh Direktur Pelaksana IMF Christine Lagarde dan Presiden Bank Dunia Jim Yong Kim, Sekar mengatakan segala kritik dan usulan diterima langsung oleh kedua sosok itu. Tak hanya memberikan usulan, para peserta acara pun menyampaikan bahwa sampai saat ini masih ada tindakan represi yang dialami akibat kontra terhadap IMF dan Bank Dunia.