tirto.id - Kepala Staf Kepresidenan, Moeldoko mengatakan dalam 4 tahun masa kepemimpinan Joko Widodo-Jusuf Kalla kondisi makro ekonomi dikelola dengan baik dan penuh kehati-hatian. Indikator yang dimaksud Moeldoko adalah pertumbuhan ekonomi yang berkisar 5 persen.
"Pada 2015 pertumbuhan ekonomi 5,02 persen dan semester I 2018 pertumbuhan ekonomi tumbuh cukup baik sebesar 5,17 persen. Pertumbuhan ekonomi stabil di kisaran 5 persenan dan terus meningkat di tengah ketidakpastian global," ujar Moeldoko di Sekretariat Negara Jakarta pada Selasa (23/10/2018).
Kemudian, angka pengangguran disebut Moeldoko menurun dari 5,94 persen pada 2014 menjadi 5,13 persen pada 2018, yang dibarengi dengan terbukanya kesempatan kerja.
"Pemerintah menjanjikan dalam empat tahun lapangan kerja terserap 10 juta. Sampai saat ini, sudah terserap 8,7 juta. Kami berharap sampai akhir pemerintahan nanti akan dipastikan semua terlampaui," ujarnya.
Harga-harga menurut Moeldoko juga terkendali, dengan tingkat inflasi turun dari 8,3 persen pada 2014 menjadi 2,88 persen pada September 2018.
"Stabilitas harga menjaga daya beli masyarakat, dan memberi ruang gerak dunia usaha," ucapnya.
Untuk pertama kalinya juga angka kemiskinan berada pada level satu digit yaitu 9,82 persen. Pada 2014 masih di level 10,96 persen. Bersamaan dengan itu terdapat penurunan ketimpangan pendapatan atau gini ratio menjadi 0,389 pada 2018 dari 0,414 pada 2014.
Sektor fiskal dan moneter, kata dia, juga dikelola dengan baik dan hati-hati. Kondisi keuangan negara dan moneter aman dan terkendali. Indikatornya yaitu defisit APBN yang terkontrol.
"APBN ekspansif, defisit terjaga di bawah 3 persen terhadap PDB. Pada 2014 defisit 2,34 persen terhadap PDB. Pada Agustus 2018 defisit APBN 1,01 persen terhadap PDB," ujarnya.
Moeldoko melanjutkan, defisit transaksi berjalan juga dijaga di bawah 3 persen terhadap PDB. Defisit 2014 sebesar 3,09 persen terhadap PDB dan semester I 2018 sebesar 2,63 persen terhadap PDB.
Cadangan devisa diklaim cukup untuk membiayai impor dan utang luar negeri selama 6,3 bulan atau dua kali lipat di atas standar internasional.
"Utang pemerintah dikelola dengan baik, dialokasikan untuk peningkatan belanja produktif. Rasio utang terhadap PDB dijaga di bawah 30 persen dan di bawah amanat UU Keuangan Negara maksimum 60 persen terhadap PDB," ujarnya.
Pada era Presiden Jokowi menjabat pertumbuhan ekonomi memang baru berkutat pada angka empat sampai lima persen. Pada 2015, saat satu tahun setelah menjabat, pertumbuhan ekonomi berada malah sempat di bawah lima persen tepatnya 4,90 persen.
Tahun-tahun berikutnya, angka tersebut tidak naik terlalu signifikan. Tercatat pertumbuhan ekonomi pada 2016 5,03 persen dan 2017 sebesar 5,07 persen.
Pertumbuhan ekonomi diukur melalui produk domestik bruto (PDB). PDB salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu negara dalam suatu periode tertentu. Laju pertumbuhan tersebut ditunjukkan melalui kenaikan PDB atas dasar harga konstan.
Penulis: Shintaloka Pradita Sicca
Editor: Dipna Videlia Putsanra
