Sri Mulyani Tanggapi Klaim Prabowo Soal Utang Pemerintah Saat Ini

tirto.id - Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati memastikan utang negara dikelola dengan hati-hati. Kemudian, Sri memberikan argumen terhadap pernyataan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, yang menyebut utang pemerintah dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mencapai Rp9.000 triliun.

Sri menerangkan bahwa utang pemerintah dengan utang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sifatnya berbeda, tidak bisa disatukan.

"Di dalam mengelola seluruh perekonomian, masing-masing entitas kan punya tanggung jawab. Jadi, kalau membahas ya konsisten saja," kata Sri di Kementerian Keuangan Jakarta pada Senin (25/6/2018).

Utang BUMN, menurut Sri, semestinya dibandingkan dengan nilai asetnya (debt to asset ratio). Rasio itu menunjukkan kemampuan perusahaan untuk memenuhi semua kewajibannya.

Sementara pemerintah bertugas mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), sehingga utang yang dijaga adalah utang negara. Hingga Mei 2018, Kementerian Keuangan mencatat utang pemerintah pusat ada sebanyak Rp4.169 triliun.

"Posisi utang pemerintah posisi Mei Rp4.169 triliun itu dibanding seluruh PDB (Produk Domestik Bruto) tetap 29 persen (dari Rp14.092 triliun)," sebut Sri.

Dengan jumlah PDB Rp14.092 triliun, rasio utang pemerintah masih jauh di bawah batas 60 persen terhadap PDB sebagaimana ketentuan Undang-Undang Keuangan Negara Nomor 17 tahun 2003.

"Oleh karena itu, yang saya ingin komentari, pemerintah itu tetap akan menjaga pengelolaan keuangan negara dan APBN secara hati-hati, yaitu ikuti perundang-undangan, mengikuti indikator-indikator kesehatan keuangan. Jadi, kami bisa menjaganya secara baik," ungkapnya.

Sementara itu, terkait dengan pandangan lembaga pemeringkat internasional Moody's Investor Service (Moody's) menyatakan, bahwa Indonesia dan India termasuk ke dalam negara Asia dengan utang paling berisiko. Hal itu karena porsi asing di Surat Berharga Negara (SBN) mencapai 37 persen dari total, yang rentan pembalikan dana.

Menurutnya, itu adalah pandangan yang negatif. Sri memandang porsi asing yang besar di SBN menunjukkan kepercayaan terhadap perekonomian Indonesia membaik.

"Sisi negatifnya, kalau mereka tidak percaya [perekonomian] Indonesia, maka akan pergi. Itu dari sisi tanggung jawab kami semua, untuk membuat [perekonomian] negara lebih baik," ujarnya.

Prabowo usai bertemu dengan Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) sekaligus Ketua MPR, Zulkifli Hasan di Jalan Widya Chandra IV, Jakarta Selatan, mengatakan utang negara saat ini mencapai Rp9.000 triliun.

Ia merincikan utang pemerintah saat ini sudah berjumlah sekitar Rp4.060 triliun. Sementara utang BUMN non-lembaga keuangan mencapai Rp630 triliun. Sedangkan utang lembaga keuangan publik sekitar Rp3.850 triliun.

"Jadi kalau dijumlahkan sungguh sangat besar. Utang pemerintah memang [sekitar] Rp4 ribu triliun, tapi ada utang BUMN ditambah Rp600 triliun, ditambah lagi utang lembaga keuangan publik Rp3.000 triliun. Kalau dijumlahkan Rp9.000 triliun," kata Prabowo.

Prabowo menyebut kondisi ekonomi Indonesia saat ini cukup membahayakan. Penilaian ini ia simpulkan berdasarkan hasil kajian dari Moody's Coorperation yang dikutip oleh Bloomberg.

"Makanya Moody's mengatakan berbahaya," ucapnya.