Indeks Utang Indonesia

Bila tidak memiliki rumusan yang strategis, maka Indonesia terancam mengalami krisis kredit dan utang. 

Jumlah utang yang jatuh tempo dalam 1-5 tahun terhadap total utang cenderung meningkat dari 61,7 persen menjadi 71,3 persen.

Menurut Bhima, pengeluaran dari penerbitan SBN hanya diperuntukan untuk belanja birokrasi yang konsumtif.

"Di era Sri Mulyani ini kenapa dihujani kritik, karena SBN itu menawarkan bunga yang relatif tertinggi di Asia Pasifik," kata Bhima.

“Kalau utang banyak, yang menikmatinya siapa? Belum tentu rakyat," kata Ferdinand. 

Kebanggaan semu itu, kata Ferdinand, dilontarkan lantaran infrastruktur yang dibangun lewat utang

Sri Mulyani menjelaskan dari utang tersebut pemerintah mampu memberikan manfaat bagi perekonomian, seperti menjaga stabiltias ekonomi, membangun infrastruktur dan menekan angka kemiskinan.

Selama empat tahun pemerintahan Presiden Jokowi, total jumlah laba yang mampu diraup oleh BUMN sempat turun pada 2015.

Pemerintah mengandalkan utang sebagai salah satu sumber pembiayaan pembangunan infrastruktur seperti LRT dan Palapa Ring.

Menkeu Sri Mulyani mengatakan IMF merekomendasikan untuk mengurangi utang negara dunia hanya berlaku bagi negara maju di Eropa dan negara berpendapatan rendah, Indonesia tidak termasuk.

Bank Indonesia merilis Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia tercatat meningkat 12,3 miliar dolar AS pada akhir November 2018 dibandingkan posisi pada akhir bulan Oktober di tahun yang sama.

Dari sekian sumber utang, utang luar negeri sering menjadi sorotan oleh lawan petahana, termasuk soal jumlah dan pertumbuhannya.

Utang Indonesia digunakan untuk pembiayaan sektor-sektor produktif seperti pembangunan.

Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia tercatat meningkat menjadi senilai 359,8 miliar dolar AS pada akhir triwulan III 2018. Di periode itu, nilai ULN pemerintah tercatat sebesar 176,1 miliar dolar AS.

Sri Mulyani menerangkan bahwa utang negara dalam APBN selama masa pemerintahan Jokowi-JK adalah untuk program produktif.

Indikator yang dimaksud Moeldoko adalah pertumbuhan ekonomi yang berkisar 5 persen.

"Artinya kalau dilihat dari posisi utang secara keseluruhan masih aman."

Pembiayaan utang dalam RAPBN 2019 sebesar Rp359,4 triliun. Angka ini turun dibanding APBN 2018 yang dipatok Rp399,2 triliun.

“Harusnya kalau memang mau akuntabel, transparan, dan inklusif sebagaimana dibilang, perlu adanya pembahasan mengenai hal-hal tersebut secara sistematis.”

"Pinjaman dari IMF bukan pilihan, karena ekonomi Indonesia tidak membutuhkannya," kata Direktur IMF Christine Lagarde.