Indeks Undang-undang

Para petani semakin dipinggirkan dengan kekerasan atas nama pembangunan maupun kepentingan para pemegang modal.

Ada tiga alasan yang menjadi penyebab kekacauan hukum di Indonesia sehingga sering muncul gugatan hukum di Mahkamah Konstitusi.

Demi mendongkrak pemasukan negara dari PNBP, pemerintah menggodok rancangan revisi undang-undang.

Kendati statistik menunjukkan kekerasan terhadap perempuan langgeng dalam praktik poligami, tingkat persetujuan publik terhadap poligami dikabarkan meningkat.

Robikin mengatakan konsekuensi hukum disahkannya Perppu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Ormas menjadi UU adalah gugurnya seluruh gugatan judicial review di Mahkamah Konstitusi.

UU Penghapusan Kekerasan Sosial diharapkan dapat menjadi jawaban atas permasalahan kekerasan di Indonesia.

Selain kinerja legislasi yang buruk, tingkat kehadiran anggota DPR juga mendapat rapor merah.

Pemerintah berharap Perppu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan segera menjadi undang-undang.

Jerman akhirnya mengakui pernikahan sesama jenis. Kanselir Jerman berharap bisa membawa perubahan sosial yang positif.

Hukuman bagi penista agama di Pakistan mulai dari hukuman penjara satu tahun, seumur hidup hingga hukuman mati.

Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Supratman Andi Agtas menyatakan DPR RI akan menyetujui usulan mengenai revisi UU MD3

Jangan main-main dengan bendera negara. Ancamannya tidak main-main: penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak Rp500 juta.

Karena terdapat tambahan “istri”, syarat calon gubernur DIY dianggap berlebihan dibandingkan persyaratan kepala daerah yang lain. Penambahan kata “istri” ini berpotensi diskrimintaif.

Kebutuhan mendesak akan adanya aturan perbukuan di Indonesia telah lama disuarakan oleh banyak pihak. Aturan yang mengatur masalah literasi masyarakat Indonesia ini dijawab oleh DPR-RI dengan menargetkan RUU Sistem Perbukuan Nasional dan UU Kebudayaan bisa disahkan akhir tahun 2016.

Rancangan undang-undang yang memuat aturan pengebirian pelaku kejahatan seksual terhadap anak akan segera disahkan menjadi undang-undang. Hal ini setelah rapat paripurna anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyetujui perubahan tersebut.

Pakaian dan atribut perempuan ternyata penting bagi negara. Itulah mengapa beberapa negara sampai repot mengeluarkan aturan terkait pakaian dan atribut yang boleh dan tidak boleh dipakai oleh perempuan.

Pemulihan kewarganegaraan Arcandra Tahar perlu dilakukan melalui diskresi Presiden. Sebab, pemulihan dengan memberikan status WNI karena Arcandra dinilai berjasa dianggap kurang tepat.

Parlemen Mesir akhirnya menyetujui amendemen undang-undang otoritas kepolisian melarang polisi memberikan informasi atau mempublikasikan dokumen, laporan atau foto terkait kinerja mereka tanpa izin tertulis dari Kementerian Dalam Negeri.

Ratusan warga Rusia berunjuk rasa menentang ketentuan baru anti-terorisme yang dikritik akan menghalangi kebebasan dasar warga sekaligus berpotensi merepresi kebebasan warga untuk menyatakan pendapat.

Kapolri mengungkapkan bahwa UU Terorisme masih memiliki sejumlah kelemahan yakni tidak adanya poin pencegahan, serta tidak adanya rehabilitasi teroris pasca menjalani hukuman.