Indeks Undang-undang

Hukum
Sabtu, 6 Agt 2016

Kapolri: UU Terorisme Masih Miliki Sejumlah Kelemahan

Kapolri mengungkapkan bahwa UU Terorisme masih memiliki sejumlah kelemahan yakni tidak adanya poin pencegahan, serta tidak adanya rehabilitasi teroris pasca menjalani hukuman.
Hukum
Jumat, 5 Agt 2016

Bulan Ini Undang-Undang Kebiri Akan Disahkan

Khofifah Indar Parawansa mengatakan PERPPU tentang hukuman kebiri bagi pelaku kekerasan seksual segera disahkan menjadi undang-undang.
Hukum
Kamis, 28 Juli 2016

Permohonan UUK DIY Tidak Disetujui MK

Permohonan uji materi Undang-Undang Keistimewaan Daerah Yogyakarta tidak dapat dikabulkan Mahkamah Konstitusi. Alasannya, syarat pengisian jabatan gubernur dan wakil gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta dianggap tidak demokratis.
Hukum
Sabtu, 9 Juli 2016

DPR: Pengamalan Pancasila Perlu Diperkuat Lewat UU!

Anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Yanuar Prihatin, mengusulkan pembentukan Undang Undang Pengamalan Pancasila guna menguatkan pertahanan bangsa.
Hukum
Sabtu, 18 Jun 2016

ICJR: DPR Jangan Tutupi Pembahasan RUU ITE!

Komisi I DPR didesak untuk membuka sepenuhnya pembahasan RUU ITE yang saat ini berlangsung. ICJR berdalih, isu yang terkandung tidak akan menimbulkan kontroversi, serta publik berhak mengetahui prosesnya.
Hukum
Selasa, 10 Mei 2016

Jokowi Minta Segera Wujudkan Perppu Kebiri

Presiden Joko Widodo menyebutkan kejahatan seksual terhadap anak merupakan kejahatan luar biasa sehingga perlu diwujudkannya undang-undang (UU) atau peraturan pengganti UU (Perppu) kebiri.
Kamis, 31 Mar 2016

Baleg Kecewa Pernyataan Jokowi Soal Target Pengesahan UU

Ketua Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Supratman Andi Agtas menyesalkan pernyataan Presiden Joko Widodo yang menyebut sebaiknya DPR cukup menghasilkan tiga sampai lima undang-undang saja dalam setahun.
Hukum
Rabu, 23 Mar 2016

Go-Box Juga Harus Ajukan Izin

Jumat, 11 Mar 2016

UU Baru AS Akan Paksa Perusahaan Buka Data Enkripsi

Rancangan Undang-undang (UU) yang akan segera disahkan di Amerika Serikat (AS) mewajibkan perusahaan-perusahaan teknologi untuk membantu penyidik mengakses data yang terensrikpsi, sebuah hal yang telah menjadi perbincangan kontroversial di Negeri Paman Sam tersebut dalam beberapa bulan terakhir.
Jumat, 26 Feb 2016

Pembentukan "Badan Penerimaan Pajak" Tertunda

Seiring dengan terlambatnya proses pembahasan Revisi Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan di Dewan Perwakilan Rakyat, pembentukan pendirian otoritas pengumpul penerimaan pajak, yang diproyeksikan bernama “Badan Penerimaan Pajak,” juga harus diundur.