Indeks Uji Materi Uu Md3

MK memutuskan meniadakan sidang per 27 Juli 2020. Sejumlah uji materi UU seperti UU MD3, UU soal pengesahan Perppu Corona, dan UU Pemilu pun ditunda.

MK mengabulkan sebagian permohonan uji materi terhadap tiga pasal yang memuat ketentuan kontroversial di UU MD3.

Empat organisasi buruh, yakni KPBI, KASBI, KSBSI dan Sindikasi mengajukan gugatan uji materi atau judicial review (JR) terhadap pasal 73, pasal 122 huruf l dan pasal 245 UU MD3.

Serikat Buruh menilai ada tiga pasal dalam UU MD3 yang berpotensi memberikan "kesempatan" kepada DPR untuk berbuat sewenang-wenang.

Menkumham Yasonna Laoly mempersilakan publik menggugat sejumlah pasal kontroversial di UU MD3 hasil revisi terbaru yang kini sudah resmi menjadi undang-undang.

Ketua Fraksi Partai NasDem Johnny G Plate meminta DPR RI berkonsultasi dengan Presiden, untuk mencari jalan keluar terkait pro kontra UU MD3. 

Donal menyangsikan integritas Hakim MK, Arief Hidayat dalam mengambil keputusan gugatan uji materi terhadap UU MD3 baru.

"Gugatan diajukan setelah hasil polling di akun media sosial PSI menyatakan 91 persen responden mendukung pengajuan gugatan," kata Antoni.

"Perppu kan untuk kondisi yang darurat, memang kita sedang darurat," kata Hasto.

Sikap Jokowi yang tidak mau menandatangani draf UU MD3 dinilai Lucius sebagai sikap pribadi.

"Setelah menandatangani UU MD3, Presiden bisa mencabut pasal-pasal tersebut," kata Wakil Sekjen Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Indonesia, Girindra Sandino.

“Saya kira tidak sampai ke sana, yang tidak setuju silakan berbondong-bondong ke MK untuk judicial review,” kata Jokowi.

PSI menilai sejumlah pasal hasil revisi UU MD3 mencederai demokrasi sehingga berencana mengajukan gugatan uji materi terhadap undang-undang yang belum lama ini disahkan oleh DPR tersebut.

Petinggi PPP dan Partai Nasdem menyarankan agar Presiden Joko Widodo menerbitkan Perppu untuk membatalkan sejumlah pasal bermasalah di hasil revisi UU MD3 yang sudah disahkan oleh DPR.

Menurut Fajar, fakta sudah membuktikan bahwa Arief melanggar etika sebagai hakim konstitusi karena sempat bertemu anggota DPR tanpa undangan resmi.

Forum Kajian Hukum dan Konstitusi (FKHK) mengajukan gugatan uji materi tiga pasal dalam UU MD3 yang baru disahkan oleh DPR ke MK pada Rabu kemarin (14/2/2018).

Putusan uji materi UU MD3 yang diketok Mahkamah Konstitusi mengenai posisi KPK dinilai sudah konsisten.

Sejumlah institusi berencana menggugat UU MD3 ke MK. Apakah jalannya akan mulus?

Dalam pembacaan putusan uji materi UU MD3 terjadi perbedaan pendapat. Lima hakim konstitusi lain termasuk Arief memilih opsi menolak gugatan.

DPR mempunyai hak untuk meminta pertanggungjawaban kepada KPK