Indeks Uji Materi Uu Kpk

Nurul Ghufron mengaku mengalami kerugian karena pada tahun depan tak dapat mencalonkan diri kembali sebagai pimpinan KPK karena usianya baru 49 tahun.

Penolakan uji formil dan materiil telah memicu pertanyaan Novel Baswedan dipecat hingga kehancuran KPK tinggal menunggu waktu.

Hanya satu hakim yang menyampaikan dissenting opinion atau pendapat yang berbeda dari putusan MK ini yaitu, Wahiduddin Adams.

Hakim MK Saldi Isra menyoroti tiga pimpinan KPK yang menjadi pemohon dalam uji materi UU KPK.

Penguji materi UU KPK menilai putusan Mahkamah Konstitusi janggal, karena selama persidangan tanggalnya berubah-ubah.

Wakil Ketua KPK Saut Situmorang merespons putusan MK yang menolak uji materi UU KPK yang baru dengan pemohon Zico Leonard dan 18 mahasiswa lainnya dari berbagai universitas.

Majelis hakim MK menolak dengan alasan, ada kesalahan gugatan atas objek yang disengketakan.

Zaenur Rohman mengkritik ucapan Anggota Komisi III DPR RI Arsul Sani terhadap upaya judicial review UU KPK ke Mahkamah Konstitusi yang dilakukan tiga pimpinan KPK.

Menkopolhukam Mahfud MD mendukung langkah pimpinan KPK bersama 10 pegiat antikorupsi mengajukan uji materi terhadap UU No. 19/2019 sebagai pengganti UU No. 20/2001 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. 

Wadah Pegawai KPK mendukung langkah tiga pimpinan komisi antirasuah mengajukan judicial review terhadap UU Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK ke Mahkamah Konstitusi.

Bivitri tetap mendorong Presiden Joko Widodo agar menerbitkan Perppu KPK.

Universitas Islam Indonesia (UII) resmi mengajukan judicial review atau pengujian yudisial Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) di Mahkamah Konstitusi (MK).

Menkopolhukam Mahfud MD mengatakan Presiden Jokowi masih membuka peluang untuk menerbitkan Perppu KPK jika proses uji materi UU KPK sudah selesai.

Jokowi menegaskan tidak akan mengeluarkan Perppu mengenai perubahan UU KPK.

Jokowi dinilai semestinya menerbitkan Perppu sebagai solusi dari revisi UU KPK yang telah disahkan DPR.

Setelah MK menolak gugatan uji materi KPK, Pansus Hak Angket DPR tidak akan memanggil KPK.

Kepala Biro Humas KPK Febri Diansyah mengatakan surat itu memuat sejumlah informasi terkait ketidakhadiran Ketua DPR tersebut.

"Buka undang-undangnya semua. Buka undang-undangnya. Aturan mainnya seperti apa, di situlah diikuti?" kata Presiden Jokowi.