Indeks Uji Materi Pkpu

Kemenangan Jokowi-Ma'ruf dalam Pilpres 2019 tak terpengaruh putusan MA terkait gugatan Rachmawati Soekarnoputri.

MA menilai larangan terhadap
eks koruptor menjadi caleg
tidak sesuai dengan UU Pemilu.

MA dinilai tak membaca secara utuh dampak jika mantan napi korupsi menjadi anggota DPR atau DPRD.

Sejumlah pihak menilai PKPU tentang bakal caleg eks napi korupsi perlu aturan tambahan atau bahkan diperkuat dalam Undang-undang.

Mahkamah Agung semestinya memahami keinginan rakyat soal caleg bebas korupsi di Pemilu 2019.

Ketinggalan berita dari 8 - 14 September 2018?
Tenang kami sudah merangkum
berita minggu ini untuk kalian.

MA mengabulkan para mantan napi korupsi, bandar narkoba dan kejahatan seksual pada anak bisa maju sebagai caleg DPR/DPRD maupun DPD. Dengan keputusan itu, KPK akan menekankan pada tuntutan pencabutan hak politik.

Mohammad Taufik bersyukur, MA kabulakan gugatan terhadap PKPU.

MA mengabulkan uji materi terhadap ketentuan dalam PKPU Nomor 20 tahun 2018 yang melarang eks koruptor menjadi caleg. 

KPU sudah siap menghadapi gugatan sejumlah eks narapidana korupsi yang diloloskan oleh Bawaslu menjadi bakal Caleg.

KPU membantah telah melanggar kode etik terkait peraturan KPU No 20 Tahun 2018. 

Tiga gugatan terhadap PKPU 20/2018, yang sudah teregistrasi di MA, diajukan oleh Muhammad Taufik, Djekmon Amisi, dan Wa Ode Nurhayati.

Gugatan dilayangkan lantaran aturan tersebut dianggap bertentangan dengan undang-undang dan melanggar hak asasi.