Indeks Twitter Post

Jokowi mendorong agar BPKP tidak menjadi pemberi jebakan bagi pemerintahan.

Pemerintah Arab Saudi telah merilis smart card sebagai akses mengikuti rangkaian ibadah haji.

Penyidik Polda Jawa Barat menangkap satu dari tiga buron kasus pembunuhan Vina dan Eky.

AAUI mengusulkan adanya pungutan asuransi wajib kendaraan bermotor yang dimasukkan dalam tagihan STNK.

Nurul Ghufron melaporkan anggota Dewas KPK ke polisi. Apa alasannya? Simak penjelasan berikut.

Simak informasi CPNS 2024 di Pemkot Bandung, Surabaya, dan Sumedang. Pemerintah akan membuka pendaftarannya pada bulan Juni ini.

Simak beberapa gejala COVID-19 varian baru yaitu FLiRT yang dikabarkan mulai merebak di Singapura.

Harga tiket Jatim Park 1-3 untuk mengisi libur panjang pada 23-27 Mei 2024 dan cara membeli melalui online.

Skuad pemain Italia di VNL 2024 berisikan 30 nama. Berikut ini daftar pemain lengkap dengan nomor punggung, posisi, dan asal klub.

Caption ucapan selamat Waisak 2024 yang bisa Anda bagikan di media sosial untuk memperingati hari penting umat Buddha pada 23 Mei.

Simak harga tiket Ragunan dan Dufan saat libur long weekend Hari Raya Waisak 2024 pada 23-24 Mei. Cek juga cara membeli tiket secara online.

Berikut ini contoh pengumuman untuk libur dan cuti bersama Waisak 2024 mulai 23-24 Mei. Pengumuman bisa digunakan di kantor atau sekolah.

Kecelakaan terjadi karena bus oleng hingga menabrak truk yang ada di jalur kiri.

Warga Kampung Bayam dikabarkan diusir paksa pada hari Selasa, 21 Mei 2024. Apa alasan Pemprov DKI melakukan ini? Simak penjelasannya.

Daftar negara anggota International Criminal Court atau ICC 2024 berjumlah 124 dari Asia, Eropa, Afrika, dan Amerika Latin. Apakah ada Indonesia?

Dokter Andreas Wilson Setiawan menyatakan, berdasarkan ilmu kedokteran, tidak ada larangan untuk mandi pada 3 waktu yang disebutkan.

Dugaan pelanggaran etik yang dilakukan Hasyim teregister dengan perkara Nomor 90-PKE-DKPP/V/2024.

Mahfud mendorong agar kementerian yang ada bisa digabung dengan penguatan dirjen yang ada.

Pers dan DPR perlu berdiskusi untuk mencari solusi agar revisi undang-undang penyiaran tidak mengekang kebebasan pers.

UU Kementerian Negara Nomor 39 Tahun 2008 sudah disepakati sembilan fraksi di Badan Legislasi DPR RI menjadi RUU inisiatif DPR.