Indeks Tppu

Polisi bekerja sama dengan lembaga keuangan untuk menjerat para bandar judi online dengan pasal TPPU, yakni dengan PPATK, OJK, hingga Bank Indonesia.

Dalam kasus ini para pelaku sengaja melakukan transaksi secara daring. Hal itu bertujuan untuk mengelabui rekam jejak transaksi agar tidak terdeteksi.

Kasus yang menjerat mantan Gubernur Maluku Utara ini berlarut-larut, sejumlah barang bukti baru bermunculan yang kian menguatkan dugaan TPPU. 

Kuntu Daud tidak menjawab banyak pertanyaan media selain menjawab bahwa penyidik mendalami tentang AGK sebelum jadi gubernur.

Gazalba Saleh akan menjalani sidang dengan agenda pembacaan tuntutan dari jaksa penuntut umum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Jaksa mencecar saksi Fify Mulyani, tentang pernyataan mengirimkan barang pribadi berupa pasmina kepada Hakim Agung non-aktif, Gazalba Saleh.

Pelaku merupakan pengendali peredaran narkoba di wilayah Kalbar. Penyitaan aset itu akhirnya dapat dilakukan usai penelusuran cukup lama dari harta milik W.

Selain Andi Tenri Angka Yasin Limpo, KPK juga memanggil satu saksi lainnya bernama Arjunsing Mandala Putra yang berlatar belakang Swasta.

Menurut pengacara SYL, Djamaludin Koedoeboen, pengembalian mobil tersebut untuk membuktikan bahwa keluarga SYL kooperatif dan tidak menyulitkan KPK.

KPK juga menyita 5 bidang tanah seluas ribuan meter persegi dari tersangka Rita Widyasari.

Menurut Ali Fikri, KPK akan mengoptimalkan pengembalian aset negara untuk mempercepat persidangan perkara TPPU dengan terdakwa Syahrul Yasin Limpo, dkk.

Kejagung terus melakukan penelusuran aset dari keenam tersangka kasus korupsi Timah demi mengembalikan kerugian negara.

Selain anggota Polri, KPK juga memanggil dua saksi lain, yaitu Sayuti (Swasta), dan Rudi Hartono (Swasta).

JPU KPK mendakwa harta kekayaan Gazalba Saleh berasal dari dugaan tindak pidana korupsi.

Hinca sebut RUU Perampasan Aset tidak kunjung kembali dibahas oleh Puan selaku pimpinan DPR RI.

KPK terus melacak dan melakukan penyitaan terhadap aset-aset bernilai ekonomis milik Eko Darmanto.

Jokowi meminta para pejabat negara dan penegak hukum meningkatkan kapasitas keilmuan dan teknologi agar bisa memantau dan menindak seluruh TPPU.

Penambahan pasal tersebut dilakukan terkait dugaan tindak pidana korupsi izin usaha pertambangan (IUP) PT Timah.

Menurut Menko Polhukam, Mahfud MD, 300 surat laporan hasil analisis (LHA) dengan dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) itu senilai Rp349 triliun.

Menurut jubirnya, KPK mengajukan banding lantaran ada fakta hukum mengenai aset dari hasil korupsi dan TPPU yang belum dipertimbangkan majelis hakim.