Indeks Tiktok Shop

Kementerian Perdagangan segera merevisi Permendag 50 tahun 2020 sebagai dasar hukum perbedaan e-commerce dan media sosial.

Selain membahas persoalan Rempang, rapat terbatas di Istana Negara juga akan membahas soal nasib TikTok Shop yang kini menjadi sorotan publik.

Presiden Jokowi menilai seharusnya sosial media dipisahkan dengan media ekonomi.

Apakah benar TikTok Shop menjadi penyebab sepinya Pasar Tanah Abang dan apa yang akan dilakukan pemerintah untuk mengatasi masalah ini?

Resya berharap pemerintah mendukung para UMKM untuk menggelar lapak di TikTok Shop dengan memberikan edukasi bagaimana cara berjualan di sosial commerce.

TikTok mengaku telah mempunyai izin menjalankan bisnis e-commerce per Juli 2023.

Teten Masduki mengatakan tidak memiliki kewenangan untuk menutup TikTok Shop, meski dianggap telah merugikan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Kemenkop UKM menyatakan, apabila memiliki media sosial dan e-commerce maka perlu didaftarkan dalam dua Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI).

Nayla, sebagai pedagang terbantu dengan fitur media sosial dan e-commerce milik TikTok. Dagangannya jadi lebih mudah menyasar pembeli.

Benarkah TikTok Shop akan dilarang di Indonesia, lalu apa alasannya dan penjelasan lengkapnya.

Salah satu pedagang baju di Pasar Tanah Abang, Shofi mengakui dagangannya lebih laris manis dijajakan lewat TikTok dibandingkan berjualan langsung di toko.

Perbedaan TikTok Seller dan TikTok Affiliate terlihat pada aspek mekanisme kerja, keuntungan, dan cara daftarnya. Simak penjelasan lengkapnya berikut ini.

Strategi bakar uang menjadi jurus jitu e-commerce untuk menarik pelanggan. Strategi ini kemudian diwadahi TikTok dengan pendekatan shoppertainment.

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan bakal membahas terkait TikTok Shop bersama Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Praktikno.

Menteri Teten mempersilakan TikTok berjualan, tapi tidak disatukan dengan media sosial.

Teten Masduki menolak platform asal Cina yaitu TikTok untuk menjalankan bisnis media sosial dan E-commerce secara bersamaan di Indonesia.

Harmonisasi revisi Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 50 Tahun 2020 terkait perdagangan digital bakal rampung pada 1 Agustus 2023.

Revisi Permendag 50/2020 tentang PPMSE tinggal menunggu harmonisasi di Kementerian Hukum dan HAM. Aturan ini penting untuk mengatur social commerce.

Budi Arie menuturkan, satgas dibuat untuk melindungi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dalam negeri salah satunya dari Project S TikTok.