Menuju konten utama

Jokowi Panggil Menteri Rapat Terbatas soal Rempang & TikTok Shop

Selain membahas persoalan Rempang, rapat terbatas di Istana Negara juga akan membahas soal nasib TikTok Shop yang kini menjadi sorotan publik.

Jokowi Panggil Menteri Rapat Terbatas soal Rempang & TikTok Shop
Presiden Joko Widodo (kiri) didampingi Wakil Presiden Ma'ruf Amin (kanan) bersiap memimpin rapat terbatas di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (28/1/2020). ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/aww.

tirto.id - Presiden Joko Widodo menggelar rapat dengan para menterinya di Istana Negara, Jakarta, Senin (25/9/2023). Salah satu agenda rapat adalah membahas masalah penggusuran warga di Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau demi pengembangan kawasan tersebut menjadi kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas.

Hal itu dikonfirmasi oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar saat tiba di Istana Kepresidenan.

"Rempang," jawab Siti singkat di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (25/9/2023).

Tidak lama berselang, Menteri Investasi Bahlil Lahadahlia tiba di Istana. Ia membenarkan bahwa ada rapat terbatas di Istana. Saat ditanya soal Rempang, ia enggan menjawab spesifik. Ia mengaku akan ada keterangan usai rapat.

"Nanti setelah rapat saya kasih keterangan pers. Ini ada ratas dulu abis ratas saya kasih keterangan pers," kata Bahlil.

Selain kedua menteri tersebut, dua pejabat lain yakni Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dan Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazarra sudah tiba di Istana.

Aksi solidaritas Rempang dan Galang di Medan

Sejumlah masyarakat dari suku melayu berunjuk rasa di depan Taman Makam Pahlawan, Medan, Sumatera Utara, Jumat (15/9/2023). ANTARA FOTO/Fransisco Carolio/hp.

Masalah Rempang menjadi sorotan beberapa hari terakhir. Hal ini tidak lepas dari rencana pembangunan kawasan investasi Rempang Eco City di Kepulauan Batam sebagai salah satu program strategis nasional sesuai Permenko Bidang Perekonomian RI No. 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Koordinator RI No. 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Daftar Proyek Strategis Nasional.

Proyek ini memicu polemik karena ada upaya pemindahan secara paksa warga dari tempat tinggal ke tempat relokasi sementara. Setidaknya sekitar 7.500 orang penduduk Rempang, termasuk Masyarakat Adat Tempatan dari 16 kampung Melayu Tua yang dihuni oleh Suku Melayu, Suku Orang Laut, dan Suku Orang Darat menjadi korban relokasi.

Masyarakat pun sempat melakukan perlawanan dalam upaya pemindahan warga dari tempat tinggal mereka, sementara tempat relokasi belum jadi.

Rapat Terbatas Juga Bahas TikTok Shop

Selain membahas persoalan Rempang, rapat terbatas juga akan membahas perniagaan dalam sistem elektronik. Mereka akan membahas soal nasib TikTok Shop yang kini menjadi sorotan publik.

"Soal perniagaan sistem elektronik, ratas," kata Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (25/9/2023).

Budi mengaku belum bisa membahas banyak karena belum rapat. Namun ia membenarkan pembahasan berkaitan Social Commerce yang digagas oleh perusahaan media sosial TikTok.

"Ya TikTok," kata Budi Arie singkat.

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan yang hadir tidak lama usai Budi Arie juga mengaku rapat terbatas salah satunya dalam rangka membahas mengenai e-commerce yang lagi ramai saat ini. Zulhas menampik rapat hanya membahas soal TikTok saja.

"Ya digital semuanya. masa cuman satu. rapat mengenai e-commerce," kata Zulhas.

Permasalahan TikTok menjadi sorotan karena keberadaan TikTok Commerce. Hal ini tidak lepas dari keberadaan program S-Commerce TikTok Shop yang dinilai mengganggu usaha kecil dan menengah hingga merusak pasar akibat mencampurkan media sosial dengan e-commerce.

“Mestinya dia itu sosial media bukan ekonomi media, itu yang baru akan diselesaikan untuk segera diatur,” kara Jokowi Usai meninjau penanganan Inpres Jalan Daerah (IJD) di Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, pada Sabtu, (23/9/2023).

Ia menerangkan, pengaturan antara media sosial dan e-commerce tengah dilakukan lintas kementerian. Ia mengaku saat ini finalisasi aturan berkaitan social commerce seperti TikTok di Kementerian Perdagangan.

Salah satunya berkaitan revisi Permendag No. 50 Tahun 2020, Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PPMSE) adalah Pelaku Usaha penyedia sarana komunikasi elektronik yang digunakan untuk transaksi Perdagangan, dengan Model bisnis PPMSE dalam negeri dan PPMSE luar negeri dapat berupa, Retail Online, Lokapasar (Marketplace), Iklan Baris Online, Pelantar (Platform) Pembanding Harga, Daily Deals, dan Social-Commerce.

“Ini baru disiapkan, itu kan lintas kementerian dan ini memang baru difinalisasi di Kementerian Perdagangan,” kata Jokowi.

Baca juga artikel terkait TIKTOK SHOP atau tulisan lainnya dari Andrian Pratama Taher

tirto.id - Bisnis
Reporter: Andrian Pratama Taher
Penulis: Andrian Pratama Taher
Editor: Bayu Septianto