Indeks Tempo

Bahlil dinilai anti kritik karena melaporkan narasumber Tempo ke Mabes Polri.

Pada Senin 27 Juni 1994, ada protes terhadap pemberedelan TEMPO, Editor, dan DeTIK.

Kasus kekerasan terhadap Nurhadi dibawa ke ranah hukum. Koalisi mendesak polisi usut tuntas kasus kekerasan terhadap jurnalis.

Upaya peretasan dilakukan melalui akun Telegram jurnalis Tempo. Lalu merembet tak bisa diaksesnya akun Whatsapp.

Mahasiswa menilai peretasan yang dialami media massa merupakan ancaman buruk bagi demokrasi di Indonesia.

Polisi akan memanggil para pelapor dan saksi dugaan peretasan media daring.

Ada unsur pidana terkait peretasan media daring yakni UU Pers dan UU ITE.

Serangan terhadap media massa, organisasi, dan ahli yang getol mengkritik kebijakan pemerintah merupakan pelanggaran HAM dan tindak pidana.

Budi melaporkan aktivitas di luar kendalinya yang diduga merupakan upaya peretasan ke Facebook/Instagram.

LBH Pers selaku kuasa kuasa hukum Majalah Tempo menganggap Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk mengadili sengketa pers.

Pemerintahan Joko Widodo akan dinilai tidak menghormati mekanisme sengketa pers yang diamanatkan UU Pers No 40/1999, jika gugatan tersebut terus berlanjut.

Pasal penghinaan Presiden itu multitafsir. Karena itu yang terjadi terhadap Majalah Tempo bisa terulang jika RKUHP disahkan.

Pelaku menggunakan WA Dirut Tempo, Toriq Hadad untuk menipu temannya dengan meminta uang Rp5 juta.

Haris menegaskan bahwa peran Arief tak lengkap tanpa adanya pengaruh Tito Karnavian.

AMSI mengecam peretasan terhadap tempo.co. Media bukan alat adu domba kepentingan politik.

Bila kepercayaan masyarakat terhadap jurnalisme runtuh maka demokrasi juga runtuh. Sebaliknya, makin bermutu jurnalisme dalam masyarakat, makin bermutu pula masyarakat tersebut.

Bagaimana media besar berbasis cetak memandang perubahan karakter pembaca? Bagaimana dengan versi harian dan daring mereka yang sangat beda kualitas jurnalismenya?

Publik sering kesulitan membedakan mana jurnalisme mana propaganda, mana berita akurat mana berita bohong. Inilah pandangan Dewan Pers tentang membanjirnya berita hoax, situs abal-abal, dan rencana mengatasinya.