Indeks Tempo

Natalius Pigai berharap aparat tak perlu menindak berbasis laporan atas teror yang diterima oleh pihak Tempo.

Hasan Nasbi berdalih apa yang disampaikannya mengacu pada respons jurnalis Tempo yang menanggapi teror kepala babi dengan santai di sosial media.

Hasan Nasbi mengeklaim pemerintah menjamin kebebasan pers dengan tak pernah menghalangi media massa untuk membuat berita.

Dewan Pers mengutuk aksi teror kiriman kepala babi tanpa kuping kepada jurnalis Tempo, Kamis (20/3/2025).

Nezar Patria, menegaksan jurnalis dilindungi UU Pers Nomor 40 Tahun 1999 dalam menjalankan kegiatan jurnalistik.

Pihak yang dicatut di media sosial soal narasi menyerang program Bocor Alus Politik telah membantah pernah memberi komentar di klaim unggahan.

Komite Keselamatan Jurnalis (KKJ) mengungkapkan teror kepada jurnalis Tempo, tidak hanya kali ini.

Pihak Tempo membantah pernah membuat laporan terkait agenda komunis Tiongkok tersebut. Unggahan serupa juga pernah beredar pada tahun 2021.

Bahlil dinilai anti kritik karena melaporkan narasumber Tempo ke Mabes Polri.

Pada Senin 27 Juni 1994, ada protes terhadap pemberedelan TEMPO, Editor, dan DeTIK.

Kasus kekerasan terhadap Nurhadi dibawa ke ranah hukum. Koalisi mendesak polisi usut tuntas kasus kekerasan terhadap jurnalis.

Upaya peretasan dilakukan melalui akun Telegram jurnalis Tempo. Lalu merembet tak bisa diaksesnya akun Whatsapp.

Mahasiswa menilai peretasan yang dialami media massa merupakan ancaman buruk bagi demokrasi di Indonesia.

Polisi akan memanggil para pelapor dan saksi dugaan peretasan media daring.

Ada unsur pidana terkait peretasan media daring yakni UU Pers dan UU ITE.

Serangan terhadap media massa, organisasi, dan ahli yang getol mengkritik kebijakan pemerintah merupakan pelanggaran HAM dan tindak pidana.

Budi melaporkan aktivitas di luar kendalinya yang diduga merupakan upaya peretasan ke Facebook/Instagram.

LBH Pers selaku kuasa kuasa hukum Majalah Tempo menganggap Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk mengadili sengketa pers.

Pemerintahan Joko Widodo akan dinilai tidak menghormati mekanisme sengketa pers yang diamanatkan UU Pers No 40/1999, jika gugatan tersebut terus berlanjut.

Pasal penghinaan Presiden itu multitafsir. Karena itu yang terjadi terhadap Majalah Tempo bisa terulang jika RKUHP disahkan.