Menuju konten utama
Tirto.ID
Pencarian
Periksa Fakta
News
Diajeng
Bisnis
Login
Beranda
Latest News
Periksa Fakta
News
Flash News
News Plus
Decode
Mozaik
Mesin Waktu
Miroso
Perspektif
Wawancara Khusus
Bisnis
Insider
Side Job
Gearbox
Byte
Edusains
GWS
TirtoEco
Visual
Video
VidPro
Esai Foto
Infografik
Diajeng
For Your Pemilu
Inception
Contact Us
Indeks
Mode Gelap
Artikel teks besar
Beranda
Tax Amnesty Jilid Ii
Indeks Tax Amnesty Jilid Ii
Ekonomi
Senin, 20 Jun 2022
Diikuti 98 Ribu Wajib Pajak, Setoran PPS Capai Rp22,16 Triliun
Penerimaan tersebut berasal dari 98.562 wajib pajak (WP) dari 119.365 surat keterangan yang diajukan peserta PPS.
Ekonomi
Kamis, 16 Jun 2022
Jelang Berakhir, Realisasi Program Pengungkapan Sukarela Naik Tajam
DJP mencatat pertumbuhan peserta dan nilai harta bersih yang diungkapkan wajib pajak (WP) meningkat tajam jelang berakhirnya PPS.
Ekonomi
Senin, 28 Mar 2022
Peserta PPS Tax Amnesty II yang Hartanya Rp10-100 Miliar Hanya 34%
Menkeu Sri Mulyani menjelaskan peserta PPS atau Tax Amnesty Jilid II mayoritas hartanya Rp1-10 miliar.
Ekonomi
Selasa, 15 Mar 2022
23.031 Wajib Pajak Ikut Pengungkapan Sukarela Per 15 Maret 2022
Per 15 Maret, Wajib Pajak yang mengikuti Tax Amnesty Jilid II atau Program Pengungkapan Sukarela (PPS) mencapai 23.031.
Ekonomi
Senin, 7 Mar 2022
Wapres Ma'ruf Ajak Warga Manfaatkan Program Pengungkapan Sukarela
Wapres Ma'ruf imbau wajib pajak untuk mengungkapkan harta yang belum dilaporkan melalui Program Pengungkapan Sukarela (PPS).
Ekonomi
Rabu, 5 Jan 2022
Cara Daftar Tax Amnesty 2022 Online di Aplikasi PPS pajak.go.id
Berikut cara daftar Tax Amnesty Jilid 2 hingga pelaporan aset dan pembayaran dalam proses mengikuti PPS 2022.
Ekonomi
Senin, 11 Okt 2021
Tax Amnesty Jilid II & Upaya Pemerintah Genjot Penerimaan Pajak
Bhima menilai tax amnesty jilid II bisa jadi blunder karena malah bisa berdampak pada penurunan kepatuhan pajak.
Ekonomi
Kamis, 20 Mei 2021
Soal Tax Amnesty Jilid II, DPR Janji akan Tampung Masukan Publik
Soal tax amnesty jilid II, DPR akan mengkaji dan bahas secara lebih rinci di Komisi XI DPR bersama pemerintah.