Indeks Tambang Ilegal

Prabowo menyampaikan arahan khusus terkait penertiban tambang ilegal.

Menhan Sjafrie menegaskan pentingnya kehadiran negara dalam mengatur dan menertibkan seluruh kegiatan pemanfaatan sumber daya alam di Indonesia.

Polisi menemukan sekitar 36 titik lokasi tambang pasir ilegal dan 39 depo pasir di kecamatan Srumbung, Salam, Muntilan, Mungkid, dan Sawangan.

Kemenhut tengah menyiapkan langkah hukum dalam menindaklanjuti pelaku penambangan ilegal itu.

Lalu menilai praktik tambang ilegal di kawasan strategis seperti Mandalika sangat ironis.

Penemuan tambang ilegal di dekat Sirkuit Mandalika, Lombok, bermula dari adanya pembakaran basecamp atau markas warga negara Cina.

Prabowo bertekad membasmi penyelundupan, membasmi penambangan ilegal, hingga membasmi semua yang melanggar hukum.

Per tanggal 1 Oktober 2025, Satgas PKH telah berhasil menguasai kembali terhadap kawasan hutan seluas 5.209,29 ha atas 39 entitas perusahaan/korporasi.

Prabowo mengungkap nominal enam smalter dan barang sitaan dari praktik tambang ilegal di Bangka Belitung mencapai Rp7 triliun.

Prabowo mengungkapkan enam unit smelter timah yang beroperasi tanpa izin di kawasan konsesi PT Timah telah disita aparat penegak hukum.

Jika dihitung, potensi dari penambangan ilegal bisa lebih besar daripada produksi emas yang legal.

Bahlil menekankan pentingnya penertiban tambang ilegal. Pesan ini ditujukan kepada Inspektur Jenderal yang baru dilantik, Irjen Pol Yudhiawan.

Dari hasil penyitaan, negara berhasil menguasai kembali 321,07 hektare lahan tambang.

Satgas PKH catat total lahan tambang ilegal yang telah didatakan mencapai 4.265.376,32 hektare, yang dikuasai oleh 72 perusahaan.

Negara berpotensi rugi triliunan akibat tambang dan ekspor ilegal, pemerintah perlu perbaiki sistem dan perketat pengawasan.

Satgas PKH akan mulai melakukan penertiban lahan pertambangan ilegal per 1 September 2025 sebagai tindak lanjut arahan Presiden Prabowo.

Timah buka peluang kemitraan dengan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) untuk tertibkan tambang ilegal.

Penambangan liar di dalam kawasan hutan umumnya dilakukan tanpa Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH).

DPR, kata Habiburokhman, juga akan memanggil Direktorat Penegakkan Hukum (Dirgakkum) untuk membantu menangani persoalan tambang ilegal.

Bareskrim Polri menetapkan Direktur PT Karya Lisbeth, Marcel Sunyoto, sebagai tersangka kasus tambang ilegal di Kalimantan Tengah.