Indeks Swastanisasi Air Jakarta

Koalisi masyarakat sipil menilai privatisasi air selama 25 tahun telah nyata menimbulkan kerugian bagi masyarakat.

Saat ini operasi air bersih di Jakarta secara penuh dikelola oleh BUMD PAM Jaya.

GERAK mendesak Pj Gubernur Heru Budi Hartono dan PAM Jaya untuk melakukan evaluasi secara menyeluruh terkait penyediaan Air di Jakarta.

Jelang swastanisasi air berakhir, PAM Jaya merekrut sebanyak 1.097 pegawai PT PAM Lyonnaise Jaya (PALYJA) dan PT Aetra Air Jakarta (Aetra Jakarta). 

PAM Jaya klaim kerja sama dengan PT Moya hanya pada bagian produksi dan ini umum dilakukan perusahaan air minum di Indonesia.

LBH Jakarta meminta DPRD DKI tidak hanya diam melihat praktik inkonstitusional swastanisasi air di Jakarta.

LBH Jakarta mendesak Pj Gubernur DKI Heru Budi Hartono untuk membatalkan MoU kerja sama pengelolaan air antara BUMD PAM Jaya dengan mitra swasta.

Tim Advokasi Hak atas Air melakukan eksaminasi publik terhadap putusan privatisasi air Jakarta, Jumat (4/12/2020) usai kalah di tingkat Peninjauan Kembali.

Kebocoran pipa milik PALYJA berdampak terhadap akses air warga di kawasan Kalideres, Cengkareng Timur, Rawa Buaya, dan sekitarnya.

KMMSAJ memandang Gubernur DKI Jakarta sebagai pusat dari swastanisasi air di Jakarta. KMMSAJ menuding KPK sempat memeriksa Anies Mei 2019, tapi hasilnya tak diumbar pada publik.

Koalisi Masyarakat Menolak Swastanisasi Air Jakarta (KMMSAJ) menemui Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menyerahkan 25 bukti baru terkait swastanisasi air.

Temuan kerugian PAM Jaya mencapai Rp1,2 triliun yang diduga kumulasi kerugian karena asetnya digunakan oleh pihak swasta, yakni Aetra dan Palyja, Direktur Utama PAM Jaya, Priyatno Bambang Hernowo.

PAM Jaya menemui Pemprov DKI membahas alternatif cara lain yang akan ditempuh karena Palyja belum mau menangani HoA swastanisasi air.

Pemprov DKI akan mengadakan pertemuan untuk membahas usulan KPK terkait swastanisasi air pada Minggu ini.

Aktivis KMMSAJ meminta KPK mengusut kerugian negara akibat swastanisasi air di DKI Jakarta.  

KPK menilai ada potensi kerugian atas kerja sama pengelolaan air di DKI Jakarta mencapai Rp1,2 triliun.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyatakan, HoA swastanisasi air antara PAM Jaya dengan Aetra tetap berjalan meskipun Palyja belum bersepakat.

Pemprov DKI, melalui tim tata kelola air akan menemui KPK hari ini (10/5/2019) untuk berkonsultasi tentang posisi Palyja yang tidak kooperatif terkait masalah HoA.

Pemprov DKI Jakarta berencana akan menyampaikan masalah Palyja tidak Kooperatif dalam HoA swastanisasi air ke KPK.

Pemprov DKI melalui tim tata kelola air, akan menyampaikan posisi Palyja dalam privatisasi air di Jakarta, ke KPK serta mendiskusikan kemungkinan penanganan melalui ruang hukum.