Indeks Sumatra

Kemensos mempercepat penyaluran bansos adaptif bagi korban bencana di Aceh, Sumbar, dan Sumut dengan nilai total lebih dari Rp1 triliun.

Komitmen tersebut membutuhkan dukungan dari berbagai sektor agar dapat terwujud.

Rohmat pun memastikan lahan perhutanan sosial terdampak banjir Sumatra segera dipulihkan melalui dukungan pemerintah dan kolaborasi dengan berbagai pihak.

Ara menegaskan bahwa kewenangan Kementerian PKP adalah membangun huntap dalam skala besar, minimal 100 hingga 200 unit.

Jumlah korban meninggal dalam bencana Sumatra antara lain 267 warga di Sumatra Barat, 376 warga di Sumatra Utara, dan 562 orang di Aceh.

Berdasarkan kawasan, desa yang hilang akibat bencana paling banyak berada di Aceh.

Masih ada 11 kabupaten/kota di wilayah Sumatra memerlukan atensi khusus dari pemerintah.

Pratikno memastikan seluruh instansi mulai dari BNPB, Basarnas, TNI, Polri, hingga kementerian terkait terus bersinergi menangani bencana secara terpadu.

Kelompok komoditas makanan, minuman, dan tembakau menjadi penyumbang deflasi terbesar di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

Kemenag membutuhkan anggaran senilai Rp702,98 miliar untuk pemulihan pascabencana untuk memperbaiki layanan keagamaan yang terdampak.

Pengelolaan lahan itu akan dikoordinasi oleh BKPM & Danantara agar dampaknya lebih baik, terukur, efektif, dan efisien.

Mengutip data BNPB, Lasarus menyatakan kerusakan infrastruktur di ketiga provinsi yakni 53.412 unit rumah rusak barat dan 45.085 unit rumah rusak ringan.

Langkah ini diambil karena kekhawatiran jembatan sementara atau fungsional ambruk akibat sering dilintasi kendaraan bermuatan berlebih.

Tito Karnavian mengatakan banyak warga telah memanfaatkan kayu gelondongan berukuran besar untuk memperbaiki rumah dan jembatan.

Muzakir Manaf memperpanjang masa darurat  dengan mempertimbangkan kondisi penanggulangan bencana di lapangan dan sebaran masyarakat terdampak.

Presiden Prabowo Subianto memberikan perhatian khusus agar pencabutan izin usaha tidak berdampak langsung pada perekonomian daerah.

Langkah tegas tersebut merupakan tindak lanjut atas hasil investigasi Satgas PKH yang dibentuk untuk merespons rangkaian bencana alam di Pulau Sumatra.

Data penerima bantuan bencana alam Sumatra harus dipastikan akurat sebelum pencairan dilakukan.

Sementara jalan provinsi, kabupaten/kota, hingga jalan desa masih terus dilakukan perbaikan.

Wamendagri Bima Arya memastikan transfer keuangan ke daerah terdampak bencana Sumatra tidak dipotong dan dialokasikan penuh untuk pemulihan pascabencana.