Indeks Subsidi Bbm

Energy Watch menyebutkan usulan kriteria kendaraan yang berhak mendapatkan subsidi BBM baik itu Pertalite dan solar.

Demi menekan beban keuangan pemerintah, Menteri ESDM mengimbau masyarakat menggunakan BBM dan gas LPG sesuai dengan kemampuannya.

Pemerintah harusnya membuat regulasi mendorong atau memaksa kelas menengah ke atas, khususnya pengguna mobil mewah untuk menggunakan BBM non subsidi.

Pemerintah didorong menambah subsidi energi menjadi Rp200 triliun untuk mengatasi disparitas harga energi dari non-subsidi ke subsidi.

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Maman Abdurrahman mengatakan pemberian subsidi energi di lapangan saat ini tidak tepat sasaran.

Kompensasi atau subsisi diberikan untuk Pertamina dan PLN guna mengantisipasi kenaikan tarif listrik dan bahan bakar minyak (BBM).

Di tengah kenaikan harga minyak dunia, Pertamina juga menjamin distribusi BBM dan LPG sampai ke masyarakat Indonesia.

Prediksi itu muncul lantaran tambahan kuota solar bersubsidi hanya sebesar 800 ribu kilo liter (KL).

Hal itu perlu dilakukan agar penyaluran BBM bersubsidi lebih tepat sasaran dan BBM satu harga terjamin ketersediannya.

Realisasi subsidi hingga semester I 2019 baru sebesar Rp59,4 triliun.

Pemerintah mendorong pengendalian volume atau kuota solar bersubsidi daripada penambahan anggaran.

Realisasi subsidi BBM hingga akhir 2019 bisa tembus hingga Rp33,83 triliun, lebih tinggi dari pagu subsidi APBN sebesar Rp33,55 triliun.

DPR meminta pemerintah memperbaiki skema penyaluran subsidi energi pada 2020. Misalnya, untuk penyaluran subsidi tabung elpiji 3 Kg diminta berdasarkan nama dan alamat penerima. 

Kementerian ESDM mengusulkan volume solar bersubsidi pada 2020 dinaikkan karena konsumsi BBM jenis ini diperkirakan meningkat sejalan dengan semakin panjangnya jalan tol. 

Kementerian ESDM memprediksi puncak konsumsi BBM pada Lebaran Idulfitri 1440 H terjadi pada H-5 untuk jenis bensin.

Wacana soal pemberian subsidi pertamax dinilai kontraproduktif dengan kebijakan subsidi BBM yang selama ini diterapkan pemerintah Jokowi-JK.

Menkeu Sri Mulyani mengatakan, bengkaknya subsidi di APBN 2018 karena ada perubahan kebijakan subsidi energi terutama BBM.

Kemenkeu memastikan Pertamina akan menerima pengganti biaya penyaluran BBM bersubsidi pada 2019. Namun, penentuan besarannya masih menunggu hasil audit BPK.

Meski subsidi energi diprediksi membengkak sampai Rp163,5 triliun, Kemenkeu optimistis APBN 2018 masih mampu menanggungnya. 

Nilai keuntungan Pertamina mencapai Rp5 miliar, lebih rendah dibanding periode yang sama di tahun lalu yaitu senilai Rp26,8 miliar.