Indeks Subsidi Bbm

Pertamina menerima pembayaran dari pemerintah atas kompensasi penyaluran BBM dan LPG subsidi yang telah dilakukan pada 2021 sebesar Rp64,5 Triliun.

Anggaran subsidi dan kompensasi sebesar Rp520 triliun untuk tahun anggaran 2022. Subsidi tersebut untuk listrik, Bahan Bakar Minyak (BBM), dan LPG 3 Kg.

PT Pertamina (Persero) memastikan uji coba pembelian BBM bersubsidi melalui aplikasi MyPertamina hanya untuk pemilik kendaraan roda empat atau lebih.

Salah satu cara untuk menekan subsidi dan kompensasi BBM yang menggelembung yaitu penetapan harga Pertamax dan Pertamax ke atas diserahkan kepada Pertamina.

Fahmy Radhi menilai komparasi Jokowi berlebihan. Sebab besaran subsidi yang diberikan masih kalah besar dengan total biaya proyek IKN.

Jokowi menyebut subsidi BBM mencapai Rp502 triliun, lebih besar dari biaya membangun IKN sebesar Rp466 triliun.

Terbanyak untuk komoditas angkutan batu bara di wilayah Sumatera Bagian Selatan.

Jokowi menyebut pemerintah tidak bisa seterusnya memberikan subsidi karena APBN sangat terbatas.

Energy Watch menyebutkan usulan kriteria kendaraan yang berhak mendapatkan subsidi BBM baik itu Pertalite dan solar.

Demi menekan beban keuangan pemerintah, Menteri ESDM mengimbau masyarakat menggunakan BBM dan gas LPG sesuai dengan kemampuannya.

Pemerintah harusnya membuat regulasi mendorong atau memaksa kelas menengah ke atas, khususnya pengguna mobil mewah untuk menggunakan BBM non subsidi.

Pemerintah didorong menambah subsidi energi menjadi Rp200 triliun untuk mengatasi disparitas harga energi dari non-subsidi ke subsidi.

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Maman Abdurrahman mengatakan pemberian subsidi energi di lapangan saat ini tidak tepat sasaran.

Kompensasi atau subsisi diberikan untuk Pertamina dan PLN guna mengantisipasi kenaikan tarif listrik dan bahan bakar minyak (BBM).

Di tengah kenaikan harga minyak dunia, Pertamina juga menjamin distribusi BBM dan LPG sampai ke masyarakat Indonesia.

Hal itu perlu dilakukan agar penyaluran BBM bersubsidi lebih tepat sasaran dan BBM satu harga terjamin ketersediannya.

Prediksi itu muncul lantaran tambahan kuota solar bersubsidi hanya sebesar 800 ribu kilo liter (KL).

Realisasi subsidi hingga semester I 2019 baru sebesar Rp59,4 triliun.

Pemerintah mendorong pengendalian volume atau kuota solar bersubsidi daripada penambahan anggaran.

Realisasi subsidi BBM hingga akhir 2019 bisa tembus hingga Rp33,83 triliun, lebih tinggi dari pagu subsidi APBN sebesar Rp33,55 triliun.