Indeks Suap

Mahkamah Agung akui panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara ditangkap tangan KPK. Pihaknya juga akan memberhentikan sementara apabila yang bersangkutan sudah ditetapkan sebagai tersangka.

Sejumlah anggota DPRD DKI Jakarta, Selasa (7/6/2016) kembali diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi dalam perkara dugaan pemberian hadiah terkait pembahasan rancangan peraturan daerah (Raperda) Pantai Utara Jakarta.

KPK berharap keempat polisi, yaitu Brigadir Polisi Ari Kuswanto, Brigadir Polisi Dwianto Budiawan, Brigadir Polisi Fauzi Hadi Nugroho, dan Ipda Andi Yulianto yang dijadwalkan diperiksa komisi antirasuah pada Selasa (7/6/2016) sebagai saksi Doddy Aryanto Supeno kooperatif memenuhi panggilan.

Kejagung akan tetap mengeluarkan sprindik baru meski banyak kasus yang ditanganinya kalah dalam sidang praperadilan, seperti kasus La Nyalla Mattalitti yang tiga kali permohonan praperadilannya dikabulkan PN Surabaya.

KPK kembali memanggil tiga anggota Polri terkait kasus dugaan suap di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Ketiga orang anggota Polri tersebut adalah Fauzi Hadi Nugroho, Andi Yulianto dan Dwianto Budiawan.  Ia diperiksa sebagai saksi untuk Doddy Aryanto Supeno.

Kejagung menilai Kejaksaan Tinggi Jawa Timur masih mampu menangani kasus korupsi yang menjerat La Nyalla Mattalitti. Kejagung juga menunggu langkah Kejati Jatim untuk mengeluarkan sprindik baru untuk menetapkan La Nyalla sebagai tersangka dugaan korupsi dana hibah untuk Kadin Jatim yang merugikan keuangan negara Rp48 miliar.

KPK akan bekerja sama dengan Kejaksaan, Polri, Mahkamah Agung dan berupaya keras memperbaiki situasi lembaga penegak hukum yang saat ini bermasalah.

Nurhadi membantah sembunyikan sopirnya yang bernama Royani. KPK sedang mencari Royani karena dia sudah dua kali dipanggil komisi antirasuah tapi tidak memenuhi panggilan tanpa keterangan sehingga Royani diduga disembunyikan.

Nurhadi memenuhi panggilan komisi antirasuah sebagai saksi kasus dugaan tindak pidana korupsi pemberian hadiah atau janji terkait pengajuan permohonan Peninjauan Kembali (PK) yang didaftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus).

Nurhadi dan petinggi PT Paramount Enterprise Eddy Sindoro mangkir dari panggilan KPK. Keduanya akan diperiksa sebagai saksi kasus dugaan tindak pidana korupsi pemberian hadiah atau janji terkait pengajuan permohonan Peninjauan Kembali (PK) yang didaftarkan di PN Jakpus.

Hari ini, Kamis (19/5/2016) KPK memeriksa Presiden Direktur PT Metropolitan Tirtaperdana Rudy Nanggulangi. Perusahaan itu diketahui memiliki saham sekitar 25 persen di PT Kymco Lippo Motor Indonesia. Pemeriksaan itu sebagai langkah komisi antirasuah mendalami keterlibatan sejumlah pihak yang pernah berperkara di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat termasuk keterlibatan PT Metropolitan Tirtaperdana dalam kasus dugaan pemberian hadiah terkait pengajuan permohonan Peninjauan Kembali (PK) yang didaftarkan di PN Jakpus.

KPK memeriksa anggota Polri yang bertugas sebagai penyidik terkait dugaan tindak pidana korupsi berupa penerimaan gratifikasi yang dilakukan oleh Bupati Subang Ojang Sohandi.

Andi Taufan Tiro irit bicara saat dirinya tiba di gedung KPK. Andi diperiksa sebagai tersangka korupsi proyek di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tahun anggaran 2016.

YLBHI minta aparatur di lembaga peradilan, baik hakim, kepaniteraan, kesekretariatan dan tenaga lainnya yang tersandung masalah hukum untuk mundur

KPK memanggil Direktur Utama (Dirut) PT Brantas Adipraya, Bambang E. Marsono, pada 15 April 2016 guna mengembangkan penyelidikan kasus dugaan percobaan suap penghentian perkara yang terjadi dalam perusahaan tersebut.

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengusulkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuka kantor perwakilan di daerah guna menjalankan fungsi pencegahan tindak pidana korupsi oleh pejabat daerah.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengamankan sejumlah uang tunai saat melakukan penangkapan terhadap salah seorang jaksa dari Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Barat, berinisial "D".

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa Sekretaris DPRD DKI Jakarta M Yuliadi dalam penyidikan kasus dugaan tindak pidana pemberian hadiah terkait pembahasan rancangan peraturan daerah (Raperda) reklamasi tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said membantah mendapat janji pemberian uang dari anggota Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dari Fraksi Partai Hanura, Dewie Yasin Limpo.

Gubernur DKI Jakarta Basuki "Ahok" Tjahaja Purnama menyatakan bahwa ia sebenarnya telah menaruh curiga pada pengembangan proyek reklamasi Teluk Jakarta sebelum kasus dugaan suap yang melibatkan salah seorang petinggi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DKI Jakarta.