Laporan yang dipublikasikan OECD menyebutkan bahwa tingkat kepercayaan masyarakat Indonesia kepada pemerintah termasuk tertinggi di dunia. Menurut Menteri Sri Mulyani, hal tersebut pertanda bahwa pemerintah telah bekerja dengan baik.
Beberapa produk yang merupakan wujud belanja sosial itu adalah Jaminan Kesehatan Nasional, Kartu Indonesia Pintar, Program Keluarga Harapan, serta Dana Desa.
Menkeu Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan penyusunan APBN 2018 juga dipengaruhi faktor geopolitik di antaranya situasi di Timur Tengah, Korea Utara dan resiko terorisme.
Menkeu Sri Mulyani masih optimistis target perolehan pajak pemerintah bisa terpenuhi pada tahun ini. Ia akan memerintahkan semua Kantor Pelayanan Pajak (KPP) semakin aktif menggali potensi pajak di daerah.
Aturan baru Kementerian Keuangan tentang akses informasi keuangan demi kepentingan perpajakan dinilai masih memiliki celah dan kurang pas. Salah satunya batas saldo minimal yang ditetapkan Rp200 juta dianggap terlalu rendah.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati berjanji akan menampung masukan dari Komisi XI DPR RI mengenai Perppu tentang Akses Informasi Keuangan untuk Perpajakan.
Menkeu Sri Mulyani Indrawati menyatakan Panitia Penyelenggara Asian Games XVIII Indonesia (Inasgoc) wajib membentuk BLU sebagai syarat mendapatkan pencairan dana dari pemerintah.
Menkeu Sri Mulyani menyatakan status WTP, yang diberikan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) 2016, harus dianggap sebagai awal tradisi transparansi dan akuntabilitas yang akan terus dipertahankan.
Tujuh kursi jabatan komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dibidik oleh ratusan calon dari pelbagai latar bidang termasuk politisi hingga petahana. Seleksi komisioner OJK masa jabatan 2017-2022 masih panjang. Apakah akan ada perubahan di wajah OJK?
Meningkatkan kinerja investasi dapat memberikan kontribusi yang optimal terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Penguatan ekonomi nasional penting dalam menghadapi ketidakpastian global yang akan terjadi sepanjang 2017.