Menuju konten utama

Sri Mulyani Dorong 350 KPP Lebih Aktif Gali Potensi Pajak

Menkeu Sri Mulyani masih optimistis target perolehan pajak pemerintah bisa terpenuhi pada tahun ini. Ia akan memerintahkan semua Kantor Pelayanan Pajak (KPP) semakin aktif menggali potensi pajak di daerah. 

Sri Mulyani Dorong 350 KPP Lebih Aktif Gali Potensi Pajak
(Ilustrasi) Menteri Keuangan Sri Mulyani memberikan keterangan mengenai keterbukaan akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan, di Jakarta, Jumat (9/6/2017). ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay.

tirto.id - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan kementeriannya akan mengerahkan segala potensi yang ada untuk dapat memenuhi target realisasi penerimaan pajak pada tahun ini.

Menurut Sri, prioritas kemenkeu saat ini ialah mengerek kualitas kinerja semua Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Pajak dan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) untuk menggali potensi pemasukan negara di semua daerah.

“Jadi mereka lihat ekonominya di daerah masing-masing, lalu kita tambahkan dengan data yang sifatnya makro dan sektoral sehingga mereka bisa mendapatkan data untuk menggali apakah potensi itu ada,” ujar Sri di Gedung Parlemen, Jakarta, pada Selasa petang (13/6/2017).

Dia optimistis cara ini efektif sebab kini terdapat 350 KPP di seluruh Indonesia yang siap memetakan potensi pajak di semua daerah.

“Kita punya 350 KPP di seluruh Indonesia, dan mereka lebih memahami situasi di lapangan. Namun kadang-kadang data statistiknya jauh lebih bagus yang berasal dari pusat, karena collection dari BPS (Badan Pusat Statistik) maupun data-data sekunder lainnya,” kata Sri.

Selain itu, menurut Sri, kementeriannya juga akan memperdalam lagi analisis terhadap kondisi sektor-sektor ekonomi yang sedang tumbuh dengan baik di tahun ini untuk memetakan potensi pajak.

“Kita lihat dari sisi compliance-nya (pemenuhan pajak), apakah by sector atau by pelaku, kita akan lihat,” kata Sri.

Dia menambahkan, “Kami nggak menambah target pajak ya, kami mencari.”

Upaya lebih keras lagi memang harus dilakukan oleh Ditjen Pajak karena hingga Mei kemarin realisasi penerimaan negara baru mencapai sepertiga dari target pada 2017.

Saat mengadakan rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI hari ini, Sri Mulyani menyampaikan bahwa realisasi penerimaan pendapatan dalam negeri, hingga Mei kemarin, baru Rp584,9 triliun. Sementara target penerimaan negara pada 2017 ialah Rp1.748 triliun.

“Sampai dengan Mei, realisasi penerimaan (pendapatan) mencapai 33,4 persen dari target 2017,” ujar Sri.

Penerimaan pendapatan negara senilai Rp584,9 triliun itu terdiri dari dua bentuk. Pertama, penerimaan dari pajak sebesar Rp463,5 triliun atau 30,9 persen dari target. Kedua, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sebesar Rp121,4 triliun atau mencapai 48,6 persen dari target.

Penerimaan perpajakan terbesar masih datang dari sektor nonmigas, yakni senilai Rp396 triliun. Sementara untuk penerimaan dari kepabeaan dan cukai serta PPh Migas, masing-masingnya tercatat sebesar Rp45,7 triliun dan Rp21 triliun.

“Target untuk 2017 masih tetap kita upayakan untuk dipenuhi,” kata Sri berjanji di depan para anggota dewan.

Baca juga artikel terkait PENERIMAAN PAJAK atau tulisan lainnya dari Damianus Andreas

tirto.id - Ekonomi
Reporter: Damianus Andreas
Penulis: Damianus Andreas
Editor: Addi M Idhom