Indeks Sidang Sengketa Pilpres 2019

Dalam sidang lanjutan sengketa Pilpres 2019, KPU memberi penjelasan jawaban terkait DPT siluman yang disampaikan pihak pemohon yakni tim hukum Prabowo-Sandiaga.

Dalam sidang MK soal sengketa hasil Pilpres 2019 Yusril menilai panjangnya gugatan yang dibacakan oleh Bambang Widjojanto, Denny Indrayana dan Teuku Nasrullah seperti skripsi yang penuh dengan teori dan argumentasi ilmiah.

Tim kuasa hukum KPU menilai link berita tidak bisa dijadikan bukti sengketa Pemilu. Sebab, dasar hukum sengketa Pemilu 2019 tidak mengatur link sebagai dasar berita.

KPU menolak perbaikan permohonan Prabowo-Sandiaga dalam sidang MK terkait sengketa Pilpres 2019.

Tim hukum KPU menegaskan mereka menolak dalil yang dibacakan kubu Prabowo-Sandiaga selaku pemohon, Selasa (18/6/2019).

Sidang MK soal sengketa Pilpres 2019 bisa disaksikan melalui Youtube MK, TV One hingga Kompas TV.

Ketua Tim Hukum Prabowo-Sandi Bambang Widjojanto menyatakan siap mendengarkan jawaban dari pihak termohon yakni KPU, TKN Jokowi-Ma'ruf, dan Bawaslu.

Empat fokus masalah dalam sidang sengketa Pilpres 2019 yakni soal DPT, soal masalah input data pada Situng, masalah dana kampanye, serta masalah status pasangan Joko Widodo-Ma'ruf Amin.

KPU telah menyerahkan 300 halaman jawaban gugatan sengketa hasil Pilpres 2019 yang dilayangkan BPN Prabowo-Sandiaga.

Tim hukum Jokowi-Ma'ruf telah menyiapkan 30 alat bukti untuk membuktikan dalil Prabowo-Sandiaga dalam sidang sengketa Pilpres di MK tidak tepat.

Menjelang sidang sengketa Pilpres, pihak kepolisian telah menyiapkan 13.747 personel untuk mengamankan sidang di MK, Selasa (18/6/2019).

MK kembali menggelar sidang lanjutan perkara perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) Pilpres 2019 hari ini dengan agenda pembacaan jawaban dari pihak termohon.

Kepolisian mengalihkan arus lalu lintas di sekitar Gedung MK mulai Senin malam hingga Selasa besok. 

Perlindungan saksi BPN Prabowo-Sandi dalam sidang sengketa pilpres di MK diperlukan agar pengancaman seperti 2014 tak berulang.

Kesaksian ini dianggap sangat penting oleh Priyo sehingga MK perlu mengabulkan permohonan tim hukum BPN Prabowo-Sandiaga agar LPSK memberikan perlindungan.

Pembatasan saksi dan ahli ini mempertimbangkan aspek waktu proses sidang PHPU Pilpres yang hanya dilakukan selama 14 hari kerja

Selain menyiapkan jawaban, KPU juga akan menyampaikan keberatan atas permohonan gugatan BPN terkait PHPU Pilpres 2019.

Dalam gugatannya, Tim Hukum BPN mengutip sejumlah pendapat dari tokoh sebagai posita dalam gugatan mereka. Apa alasannya?

Bawaslu punya wewenang mengadili soal administrasi pemilu terkait posisi Cawapres 01, Ma'ruf Amin sebagai Dewan Pengawas BNI Syariah dan Bank Mandiri Syariah.

SMRC menggelar survei pasca Pemilu 2019. Mayoritas responden menyebut pemilu berlangsung jujur dan adil.