Indeks Sidang Sengketa Pilpres 2019

LPSK menyebut informasi tentang adanya ancaman ke hakim MK itu belum tentu benar.

Tim Pengacara Pabowo-Sandi akan menyurati MK untuk meminta izin menggunakan metode perlindungan saksi dari LPSK.

Tim Pengacara Prabowo memutuskan datang ke LPSK untuk konsultasi terkait dengan persidangan yang akan dilalui di MK.

TKN menyatakan yang memiliki kewenangan untuk mendiskualifikasi adalah Bawaslu RI, bukan kewenangan MK.

Wakil Ketua BPN Sebut ucapatan Ketua MK saat membuka persidangan sebagai secercah harapan.

TKN Jokowi-Ma'ruf meminta BPN Prabowo-Sandiaga tidak membawa perasaan alias "baper" saat mengikuti persidangan gugatan PHPU Pilpres 2019 di Mahkamah Konstitusi (MK).

Mahkamah Konstitusi (MK) membantah isu yang beredar terkait adanya ancaman untuk hakim-hakim konstitusi.

Rekonsiliasi disebut tak perlu, karena Pilpres seperti pertandingan tinju, ada yang menang dan yang kalah. 

Dahnil menilai yurisprudensi untuk mendiskualifikasikan paslon tersebut ada dan pernah dilakukan di beberapa daerah.

Sandiaga mengapresiasi kerja tim hukum BPN Prabowo-Sandi yang bekerja maksimal bahkan saat libur Lebaran untuk menyiapkan gugatan ke Mahkamah Konstitusi.

Gugatan sengketa Pilpres 2019 tak hanya soal menang dan kalah, tapi juga menegakkan sendi-sendi bernegara.

Keberatan KPU dan TKN Jokowi-Ma'ruf terkait pembacaan dokumen gugatan baru sebanyak 15 petitum sengketa hasil Pilpres 2019.

Meski menolak permohonan gugatan Tim Hukum Prabowo, Tim Hukum KPU tetap menghagai keputusan MK dan tetap akan menyiapkan jawaban.

KPU RI menerima putusan MK terkait tambahan waktu perbaikan jawaban, meski hanya diberi 3 hari oleh majelis hakim.

Kuasa hukum KPU mengatakan permohonan yang dibacakan hari ini berbeda dengan permohonan awal yang diajukan tim hukum BPN. Sehingga pihaknya keberatan dengan dalil tambahan 10 Juni.

KPU keberatan karena tim kuasa hukum 02 menggunakan permohonan gugatan yang diajukan tanggal 10 Juni 2019.

Hakim Konstitusi meminta semua pihak percaya pada keputusan hakim soal keberatan perbaikan permohonan gugatan 10 Juni 2019 yang dibaca tim hukum Prabowo-Sandi dalam sidang sengketa Pilpres 2019.

Menkominfo Rudiantara kembali menegaskan, jika pemerintah tidak membatasi penggunaan Medsos selama sidang perdana sengketa Pilpres 2019 di MK.

Ketua Tim Kuasa Hukum Jokowi-Maruf Amin Yusril Ihza Mahendra mempersoalkan Ketua Majelis Hakim Konstitusi Anwar Usman yang mempersilakan BPN membaca gugatan perbaikan pada 10 Juni.

Kuasa hukum Prabowo-Sandiaga mengutip pendapat Ketua Tim Hukum Jokowi-Maruf, Yusril Ihza Mahendra dalam materi gugatan PHPU Pilpres 2019.