Indeks Sidang Kasus E-ktp

Jaksa KPK juga menuntut Markus Nari membayar uang pengganti sebesar 900 ribu dolar AS.

Terdakwa kasus korupsi pengadaan proyek e-KTP Elektronik, Markus Nari meminta dibebaskan dari jeratan hukum dan menyebut dakwaan jaksa tak jelas.

Melalui surat yang dibacakan oleh pengacara, istri Irvanto Pambudi menyebutkan bahwa suaminya memberikan uang ke  Chaeruman Harahap.

Fredrich keluhkan sarapan kacang hijau di rumah tahanan KPK.

Sejumlah fakta persidangan terungkap dalam sidang e-KTP yang berlangsung sejak 13 Desember 2017. Apa saja yang jadi tuntutan jaksa untuk Novanto?

Dari ruang sidang sejak 13 Desember 2017 hingga 29 Maret 2018, Setnov banyak “berkicau”. Yang bikin gempar saat ia menyebut dua nama menteri.

Ketua Majelis Hakim perkara korupsi e-KTP menilai sejumlah keterangan Setya Novanto tak sesuai dengan pengakuan para saksi. Karena itu, hakim mempertanyakan keseriusan mantan Ketua DPR itu menjadi Justice Collaborator.

Elza Syarief menyebut, Miryam membagikan uang hasil korupsi e-KTP kepada anggota DPR Komisi II.

Winata mengaku tidak jadi bekerjasama dengan Andi Narogong dan memilih ikut tender.

Gamawan menegaskan siap dikonfrontasi dengan sejumlah pihak terkait kasus e-KTP.

Irman dan Sugiharto pernah dimarahi Gamawan Fauzi soal dana Rp78 miliar dari Andi Agustinus alias Andi Narogong.

Salah satu poin eksepsi Setya Novanto yang ditolak tersebut terkait hilangnya nama-nama yang menerima keuntungan dari proyek e-KTP, seperti Melchias Markus Mekeng dan Ganjar Pranowo.

Kuasa hukum Andi Narogong mengatakan kliennya akan mengungkap aliran dana korupsi e-KTP ke Setya Novanto.

Febri menyatakan bahwa beberapa pihak yang diduga diperkaya dari proyek e-KTP dan disebut oleh pihak Novanto sebagai nama yang hilang, tetap masih.

Maqdir Ismail mempermasalahkan fakta bahwa kliennya tidak pernah disebut menerima USD7,3 juta dan jam tangan senilai USD135 ribu dalam dakwaan untuk Irman, Sugiharto maupun Andi Narogong.

Juru Bicara KPK Febri Diansyah menyatakan, pihaknya siap menghadapi sidang lanjutan korupsi e-KTP dengan agenda pembacaan eksepsi.

Sidang praperadilan seharusnya tidak dilanjutkan, dosen hukum pidana UGM, Muhammad Fatahillah.

Hakim Kusno memutuskan agar sidang praperadilan tetap dilanjutkan dengan agenda kesimpulan dan pembacaan vonis, pada Kamis (14/12/2017).

Sidang perdana kasus korupsi e-KTP terpaksa dihentikan oleh Ketua Majelis Hakim, karena Setnov bungkam saat ditanyai identitasnya dan mengaku sakit diare selama 4 hari.

Kuasa Hukum Setya Novanto dalam sidang kasus korupsi e-KTP, Ketut Mulya Arsana menyatakan bahwa dirinya optimis menang dalam sidang praperadilan kali ini.