Indeks Setya Novanto

Anang Sugiana Sudihardjo diduga berperan dalam penyerahan uang korupsi e-KTP kepada sejumlah pihak.

Rekomendasi rapat pleno harian partai mengenai penggantian Setya Novanto sebagai Ketua Umum DPP Golkar diklaim baru sebatas kajian.

KPK meminta pengadilan menolak bukti yang diajukan Setya Novanto dalam sidang praperadilan lantaran bukti itu diperoleh di luar prosedur.

KPK belum menjadwalkan kembali pemeriksaan terhadap tersangka kasus korupsi e-KTP Setya Novanto karena masih menunggu informasi final kondisi kesehatannya.

Tim kuasa hukum Setya Novanto akan menghadirkan empat ahli dalam sidang praperadilan Setya Novanto hari ini di PN Jakarta Selatan.

Tim Kuasa Hukum Setya Novanto membawa sekitar 30 bukti dokumen.

Setiadi mengaku, KPK mempermasalahkan bukti yang diajukan Novanto karena didapatkan setelah dimulainya sidang praperadilan pada Selasa (12/9/2017) lalu.

Dokumen milik pengacara Setnov dinilai KPK tidak bisa menjadi alat bukti karena masih berupa draf atau konsep.

Pada sidang lanjutan praperadilan Setya Novanto hari ini, KPK membawa 200 bukti dokumen untuk menunjukkan kuatnya konstruksi kasus korupsi e-KTP yang menjerat Setnov sebagai tersangka.

Kepala Biro Hukum KPK Setiadi menyatakan bahwa sah atau tidak sahnya pengangkatan penyelidik dan penyidik bukan objek dan kewenangan hakim praperadilan.

Ridwan Kamil belum mendapat surat dukungan resmi dari DPP Golkar.

Tim pengacara Setya Novanto membeberkan sejumlah argumen yang pada intinya menyebut langkah KPK tidak punya landasan hukum yang kuat.

Tim KPK akan membawa hasil pengecekan kesehatan Setya Novanto pada proses pembahasan di internal KPK dan melaporkannya ke Pimpinan KPK.

KPK akan menjelaskan tentang bagaimana proses penyidikan, definisi bukti permulaan, serta pasal-pasal terkait penanganan perkara Setnov.

Kuasa hukum menyatakan penetapan tersangka terhadap Setya Novanto tidak sesuai dengan prosedur.

Kekalahan lima kali pada praperadilan sebelumnya akan menjadi pelajaran berharga bagi KPK untuk menghadapi sidang praperadilan Novanto yang dikenal “licin” ini.

Sidang praperadilan perdana yang diajukan oleh Ketua DPR RI, Setya Novanto, terkait status tersangka dalam kasus KTP-elektronik dimulai Rabu (20/9/2017).

Taufik Kurniawan menolak anggapan bahwa KPK tidak mempercayai hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh tim dokter DPR.

Ketua DPR Setya Novanto kembali tidak memenuhi panggilan pemeriksaan kedua dari penyidik KPK, hari ini, Senin (18/9/2017).

Menurut Sekjen Partai Golkar Ace Hasan, Setnov tidak menghadiri pemeriksaan KPK karena sedang persiapan untuk operasi jantung.