Indeks Seleksi Capim Kpk

Pansel Capim KPK baru mewajibkan kandidat menyerahkan LHKPN setelah terpilih. Sementara rekam jejak kandidat baru dipertimbangkan di tahap tes wawancara. 

Sebanyak 900 surel diterima pansel KPK, terbanyak berasal dari tim sukses para capim KPK.

Pansel Capim KPK akan melaksanakan tahapan tes psikologi pada 28 Juli 2019. Setelah itu, proses seleksi akan masuk tahapan uji publik dan tes wawancara. 

Pada ujian kedua seleksi calon pimpinan KPK ini, sebanyak 5 orang tidak mengikuti tahap uji kompetensi, sehingga yang mengikuti hanya 187 orang.

KPK berharap Pansel Calon Pimpinan (Capim) KPK memperhatikan keseimbangan gender dalam proses seleksi.

Ketua KPK Agus Rahardjo berharap tiga pimpinan KPK yakni Alexander Marwata, Basaria Panjaitan, dan Laode Muhammad Syarif yang lolos administrasi pansel capim KPK dapat kembali terpilih.

Posko pelaporan secara online melalui http://bit.ly/pengaduancapimkpk dibuka mulai 16 Juli 2019 hingga 30 Agustus 2019.

Beberapa orang yang lolos seleksi administrasi Capim KPK adalah mereka yang mendaftarkan diri berkali-kali.

Firli Bahuri diduga pernah melakukan pelanggaran etis saat menjadi Deputi Penindakan, tapi keburu ditarik Polri sebelum disanksi. Bebas dari sanksi, Firli berusaha kembali ke KPK lewat seleksi pimpinan. 

Lima jaksa aktif yang diusulkan Jaksa Agung HM Prasetyo lolos seleksi administrasi Capim KPK. Demi mengamankan Korps Adhyaksa?

Tanpa hambatan, seluruh kandidat dari Polri lolos seleksi administrasi sebagai calon pimpinan KPK.

Beberapa kandidat yang lolos capim KPK salah satunya Irjen Firli Bahuri dinilai juga memiliki kapasitas dan berkualitas.

ICW menyesalkan sikap Pansel Capim KPK yang tidak terlalu memperhatikan kepatuhan pendaftar dengan status pejabat negara dalam menyerahkan LHKPN.

Kejaksaan dan Polri berebut pimpinan KPK periode 2019-2023. Namun, ICW mendesak agar pansel dapat memilih secara objektif, dan tak sekedar melihat asal institusi.

IPW menilai, pimpinan KPK saat ini seharusnya tak mendaftar lagi dalam seleksi capim KPK dan pansel KPK sebaiknya mencoret nama tersebut.

Pimpinan KPK mencalonkan lagi untuk periode kedua bukan kali pertama. Namun sepanjang sejarah belum ada pimpinan KPK dua periode.

Dalam UU Kepolisian sepanjang sifatnya penugasan dan tupoksinya sejalan dengan tugas kepolisian, maka status kepolisiannya masih bisa digunakan.

Menjadikan jabatan komisioner KPK sebaiknya jadi posisi terakhir yang ditempati, sehingga dalam tugasnya tidak memanfaatkan jabatan untuk batu loncatan karir.

Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Bonyamin Saiman menilai pimpinan KPK periode saat ini tidak perlu lagi ikut dalam bursa calon pimpinan KPK.

Seorang pendaftar Capim KPK dari Polri dipastikan mundur karena tak memenuhi syarat administrasi.