Indeks Sekolah

Ruang kelas rusak di SDN Sukasari 1 Bogor rusak parah. Kondisi semakin parah karena selama dua tahun tiga kelas itu tidak pernah diperbaiki sedikitpun. Plafon atap kelas jebol, kaca jendela pecah, dinding-dinding terkelupas, kursi dan meja telah koyak dimakan rayap. Di ruang kelas 3, buku-buku berserakan dilantai, kursi dan meja tak layak pakai, dan pecahan kaca jendela berserakan di lantai. Sebagian siswa terpaksa melakukan aktivitas belajar diluar ruangan.

Pengurus sekolah macapat, membaca dan menulis aksara Jawa tanpa biaya atau gratis tersebut mengaku mengalami kesulitan mencari regenerasi pengajar muda yang suka rela mengabdikan diri melestarikan sastra Jawa.

Hari ini di Korea Selatan, 605.987 siswa Sekolah Menengah Atas (SMA) tingkat akhir dan yang belum lama lulus, tengah mengikuti College Scholastic Ability Test (CSAT). Ujian ini sangat krusial, bahkan Pemerintah Korea Selatan pun menunda jam buka kantor dan penerbangan pesawat agar para siswa tak terganggu.

Dua kartu sakti program pendidikan sejatinya memiliki spirit yang sama, hanya berbeda cakupan, besaran dana, serta kegunaannya. Tapi mengapa warga Jakarta lebih memilih KJP?

Meski beruntung bisa sekolah macam HIS, ELS, MULO, AMS atau HBS, yang dinikmati tak lebih dari 10 persen orang Indonesia, tetapi diskriminasi tetap mereka alami.

Semakin banyak guru yang menghapuskan pekerjaan rumah untuk murid-muridnya. Mengapa demikian?

Ribuan guru honorer tak pernah lelah berdemo meminta gaji yang layak. Pemerintah mengaku terbatasi hukum dan anggaran. 

Sekolah di pulau kecil itu memiliki siswa 70 orang dengan hanya lima ruang kelas. Keterbatasan ruang ini memaksa pihak sekolah menggunakan ruang perpustakaan yang kemudian dibagi lagi menjadi dua ruang kelas, yang bahkan harus digunakan bergantian oleh siswa kelas I, II dan IV. 

Bupati Purwakarta Dedi Mulyadi mengeluarkan kebijakan kontroversial di bidang pendidikan. Ia melarang guru memberikan pekerjaan rumah (PR) yang bersifat teoritik kepada para siswa. Sebagai alternatifnya, Dedi menyarankan para guru untuk memberikan PR yang bersifat ilmu terapan.

Homeschool atau sekolahrumah patut dipertimbangkan sebagai alternatif jika Anda tak menganggap sekolah konvensional cocok untuk Anda atau anak Anda. Lupakan anggapan bahwa anak sekolahrumah tak mampu bersosialisasi. Itu hanya stereotipe belaka.

Dalam konferensi persnya, ICW mengemukakan bahwa potensi korupsi bisa terjadi pada 10 proyek pengadaan Kemdikbud. Untuk itu, pemerintah diharapkan memberikan perhatian khusus pada proyek tersebut.

Belajar dari pagi sampai sore belum cukup. Anak-anak masih harus les privat hingga petang, mengerjakan PR hingga malam. Bahagiakah mereka? 

Kemendikbud menegaskan bahwa mereka tidak merekomendasikan sekolah negeri dan swasta di seluruh Indonesia untuk menggunakan Lembar Kerja Siswa (LKS) dalam sistem pembelajaran di sekolah.

Inspeksi mendadak dilakukan Mendikbud pada Hari Pertama Sekolah (HPS) di Bogor. Mendikbud mengimbau agar orang tua mengantarkan anaknya saat HPS untuk untuk mendorong tumbuhnya iklim pembelajaran yang positif dan menyenangkan.

Menjelang tahun ajaran baru pada 18 Juli mendatang sejumlah penjual berbagai perlengkapan sekolah mulai dipadati pembeli.

Persoalan perploncoan-dalam Masa Orientasi Siswa (MOS) atau yang saat ini lebih dikenal dengan istilah Masa Pengenalan Siswa ke Sekolah-menjadi satu hal yang anomali menurut Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Yogyakarta ketika terjadi dalam konstruksi lingkungan sekolah. Oleh karena itu, dibutuhkan orang dewasa.

Para siswa SD itu adalah pengarung ilmu pengetahuan yang ulung. Mereka tidak menyia-nyiakan masa-masa sekolah untuk menuntut ilmu setinggi tingginya meski fasilitas yang kurang mendukung.

Situs Pendaftaran Peserta Didik Baru untuk tingkat SMA di wilayah DKI Jakarta diretas sehingga mengalami kendala dan mengakibatkan kepanikan. Akibat kejadian ini, masa pendaftaran akan diperpanjang hingga 2 hari ke depan.

Sejumlah pemerintah kabupaten/kota menyatakan keberatannya terkait rencana pengambilalihan pengelolaan lembaga pendidikan seperti SMA/SMK yang diatur dalam UU Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. DPR RI akan merespons hal ini, namun masih menunggu proses judicial review UU tersebut yang sedang berjalan di Mahkamah Konstitusi.

Direktur Pembinaan Pendidikan Keluarga Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) Sukiman mendorong interaksi yang lebih intensif antar sekolah dengan orang tua murid, sehingga anak dapat memperoleh pendidikan yang utuh.