Menanggapi praktik pungutan liar di kawasan Pelabuhan Peti Kemas Palaran Samarinda, Kalimantan Timur itu, Presiden Joko Widodo menilai sektor pelayanan publik masih perlu banyak perbaikan.
Kantor Imigrasi Kelas I Samarinda, Kalimantan Timur, mengamankan 12 WNA berkewarganegaraan Cina di lokasi proyek pembangunan PLTU Handil karena tidak bisa menunjukkan dokumen keimigrasian yang sah.