Indeks Ruu Tni

Dwifungsi ABRI pernah diterapkan pada masa Orde Baru sebelum akhirnya dicabut. Berikut alasan mengapa dwifungsi ABRI dihapuskan pada masa Reformasi.

DPR akan sahkan RUU TNI hari ini dalam rapat paripurna bersama pemerintah. 3 Pasal ini akan dibahas dan direvisi dalam rapat.

Link petisi penolakan RUU TNI 2025 yang dinilai menghidupkan kembali Dwifungsi TNI. Proses pengesahan tertutup dan pasal bermasalah jadi sorotan.

Budisatrio Djiwandono meminta tak perlu ada kekhawatiran soal kemungkinan adanya proyeksi tertentu yang melibatkan prajurit aktif di lingkungan BUMN.

Ketua Komisi I DPR RI, Utut Adianto, tak mau berkomentar banyak soal pembahasan RUU TNI bersama Presiden Prabowo Subianto.

Menkum, Supratman, mengaku belum mengetahui kapan RUU TNI akan disahkan dalam rapat paripurna DPR RI.

Dwifungsi ABRI pernah diterapkan pada masa Orde Baru. Dwifungsi TNI lantas dihapus setelah reformasi. Simak alasan penghapusan dwifungsi dan dampaknya.

Demo tolak RUU TNI 2025 mulai bergulir sejak awal pekan ini seperti di Makassar dan Jogja. Diperkirakan aksi turun ke jalan akan terjadi di beberapa titik.

TB Hasanuddin meminta agar prajurit TNI yang mengisi jabatan di luar 14 institusi yang ditetapkan RUU TNI untuk mundur atau pensiun dini.

DPR menegaskan hanya ada 3 pasal yang ada di draf RUU TNI 2025, yaitu Pasal 3, Pasal 53, dan Pasal 47. Berikut cara cek draf RUU TNI 2025 di Prolegnas DPR.

Budi Gunawan memastikan revisi UU TNI dilakukan guna menyesuaikan peran TNI dengan perkembangan zaman saat ini.

Ronny menilai rapat konsinyering RUU TNI di Fairmont Jakarta sebagai kontradiksi terhadap kebijakan efisiensi.

Mensesneg meminta masyarakat lebih teliti memahami isi DIM yang jadi rujukan dalam pembahasan revisi UU TNI.

TNI aktif diusulkan untuk bisa menempati 16 kementerian/lembaga melalui RUU TNI.

Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) dan Koalisi Masyarakat Sipil mengeluarkan petisi penolakan terhadap RUU TNI. Berikut poin-poinnya.

Pembahasan RUU TNI menuai kecaman keras dari publik lantaran dinilai berpotensi menghidupkan kembali Dwifungsi ABRI seperti di masa Orde Baru dulu.

Pembahasan RUU TNI 2025 yang sedang bergulir saat ini mendapat banyak kecaman dari masyarakat. Kekhawatiran akan kembalinya Dwifungsi TNI menyeruak.

DPR dan Pemerintah membahas RUU untuk merevisi UU No. 34 Tahun 2004 tentang TNI. Terdapat 3 pasal yang perubahannya kontroversial. Apa saja?

Berikut adalah daftar lengkap Panitia Kerja (Panja) RUU TNI periode 2024-2029, mulai dari ketua hingga anggotanya.

Jabatan Kapuspen TNI diemban oleh Brigjen Kristomei Sianturi. Sementara Mayjen Novi Helmy mengisi posisi Stafsus Panglima TNI untuk penugasan Dirut Bulog.