Indeks Ruu Tni

Satpam Hotel Fairmont melaporkan insiden penggerudukan tersebut atas dugaan mengganggu ketertiban umum hingga penghinaan terhadap badan hukum.

Tiga orang tak dikenal tersebut mengaku sebagai wartawan, namun mereka enggan menjelaskan asal maupun nama medianya.

TB Hasanuddin menjelaskan penambahan BNPP sebagai jabatan yang boleh diduduki oleh prajurit TNI aktif karena aturan yang ada serta fakta di lapangan.

Anggota Komisi I, Tubagus (TB) Hasanuddin, menjelaskan proses pembahasan masih belum selesai.

KSAD memastikan Novi Helmi akan memilih keluar dari Bulog atau pensiun dini dari TNI bila sudah ada kejelasan aturan dalam revisi UU TNI.

Panglima TNI, Jenderal Agus Subiyanto, menegaskan, prajurit TNI yang menjabat di kementerian atau lembaga akan mengundurkan diri atau pensiun dini.

Jenderal Maruli Simanjuntak, meminta RUU TNI yang sedang digodok DPR RI dan pemerintah tidak perlu menjadi perdebatan.

Imparsial menyebut, ada 2.500 prajurit TNI aktif yang saat ini mengisi jabatan sipil berdasar data Lemhanas pada 2023

Penempatan TNI di jabatan sipil menunjukkan ketidakpatuhan pemerintah pada UU TNI dan tipisnya komitmen reformasi TNI.

DPR RI membantah draf RUU TNI ke dalam program legislasi nasional (Prolegnas) prioritas 2025 dilakukan secara tertutup dan mendadak.

TB Hasanuddin mengaku komisinya tak mau menjadi memprakarsai pembahasan UU Nomor 34 Tahun 2024.

Di sisi lain, bila identitas mereka sebagai simbol prajurit TNI digunakan untuk memuluskan, melancarkan kegiatan bisnis, akan berpotensi abuse of power.

Isnur menyoroti 13 masalah dalam proses revisi Undang-undang Polri, salah satunya adalah mengenai batas usia pensiun. 

Empat RUU tersebut merupakan usulan dari DPR dan saat ini bergulir di pemerintah sebagai bentuk ketaatan dalam alur pembuatan undang-undang.

Setelah ada surpres, DPR bersama pemerintah akan melakukan pembahasan RUU TNI dan RUU Polri.

Panglima TNI lebih baik fokus menyelesaikan sejumlah pekerjaan rumah reformasi TNI yang masih terbengkalai.

Panglima TNI, Jenderal Agus Subiyanto, menepis anggapan bahwa RUU TNI bakal mengembalikan konsep dwifungsi ABRI.

Daftar pasal kontroverial dalam revisi UU Nomor 34 tahun 2004 tentang TNI, salah satunya soal TNI bisa menduduki jabatan di kementerian.