Indeks Ruu Tni

Ronny menilai rapat konsinyering RUU TNI di Fairmont Jakarta sebagai kontradiksi terhadap kebijakan efisiensi.

Mensesneg meminta masyarakat lebih teliti memahami isi DIM yang jadi rujukan dalam pembahasan revisi UU TNI.

TNI aktif diusulkan untuk bisa menempati 16 kementerian/lembaga melalui RUU TNI.

Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) dan Koalisi Masyarakat Sipil mengeluarkan petisi penolakan terhadap RUU TNI. Berikut poin-poinnya.

Pembahasan RUU TNI menuai kecaman keras dari publik lantaran dinilai berpotensi menghidupkan kembali Dwifungsi ABRI seperti di masa Orde Baru dulu.

Pembahasan RUU TNI 2025 yang sedang bergulir saat ini mendapat banyak kecaman dari masyarakat. Kekhawatiran akan kembalinya Dwifungsi TNI menyeruak.

DPR dan Pemerintah membahas RUU untuk merevisi UU No. 34 Tahun 2004 tentang TNI. Terdapat 3 pasal yang perubahannya kontroversial. Apa saja?

Berikut adalah daftar lengkap Panitia Kerja (Panja) RUU TNI periode 2024-2029, mulai dari ketua hingga anggotanya.

Jabatan Kapuspen TNI diemban oleh Brigjen Kristomei Sianturi. Sementara Mayjen Novi Helmy mengisi posisi Stafsus Panglima TNI untuk penugasan Dirut Bulog.

Satpam Hotel Fairmont melaporkan insiden penggerudukan tersebut atas dugaan mengganggu ketertiban umum hingga penghinaan terhadap badan hukum.

Tiga orang tak dikenal tersebut mengaku sebagai wartawan, namun mereka enggan menjelaskan asal maupun nama medianya.

TB Hasanuddin menjelaskan penambahan BNPP sebagai jabatan yang boleh diduduki oleh prajurit TNI aktif karena aturan yang ada serta fakta di lapangan.

Anggota Komisi I, Tubagus (TB) Hasanuddin, menjelaskan proses pembahasan masih belum selesai.

KSAD memastikan Novi Helmi akan memilih keluar dari Bulog atau pensiun dini dari TNI bila sudah ada kejelasan aturan dalam revisi UU TNI.

Panglima TNI, Jenderal Agus Subiyanto, menegaskan, prajurit TNI yang menjabat di kementerian atau lembaga akan mengundurkan diri atau pensiun dini.

Jenderal Maruli Simanjuntak, meminta RUU TNI yang sedang digodok DPR RI dan pemerintah tidak perlu menjadi perdebatan.

Imparsial menyebut, ada 2.500 prajurit TNI aktif yang saat ini mengisi jabatan sipil berdasar data Lemhanas pada 2023

Penempatan TNI di jabatan sipil menunjukkan ketidakpatuhan pemerintah pada UU TNI dan tipisnya komitmen reformasi TNI.

DPR RI membantah draf RUU TNI ke dalam program legislasi nasional (Prolegnas) prioritas 2025 dilakukan secara tertutup dan mendadak.

TB Hasanuddin mengaku komisinya tak mau menjadi memprakarsai pembahasan UU Nomor 34 Tahun 2024.