Indeks Ruu Pertanahan

PAN akan bertemu sejumlah pimpinan partai politik untuk menyelaraskan pandangan terkait pembahasan RKUHP dan RUU Pertanahan.

Hasil survei KedaiKOPI menunjukkan 77 persen responden menyatakan setuju terhadap aksi mahasiswa DPR RI.

Isi RUU Pertanahan 2019 dapat di-download dalam format PDF. RUU ini jadi sorotan, lantaran riskan kriminalisasi.

Pemerintah dan DPR sepakat untuk menunda pembahasan Rancangan Undang-Undang Pertanahan (RUU Pertanahan). Kesepakatan dilakukan setelah Presiden Jokowi meminta agar pembahasan RUU Pertanahan ditunda.

Ajeng spontan berteriak agar polisi berhenti melakukan pengeroyokan pada seorang demonstran hingga mereka sadar kalau sedang direkam.

Tiga mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah yang dibawa ke RS Medistira sudah bisa dibawa pulang.

Jokowi dinilai hanya cari panggung dan pencitraan karena melempar bola panas RKUHP ke DPR.

Ratusan mahasiswa Aceh menolak pengesahan Rancangan Undang-Undang Pertanahan, Selasa (24/9/2019).

Isi RUU yang bermasalah jadi tuntutan demo mahasiswa hari ini di Jakarta dan kota-kota lain.

Ribuan mahasiswa di berbagai kota, seperti Jakarta, Jogja, Bandung, Purwokerto dan lainnya hari ini menggelar demonstrasi menolak RUU KUHP, revisi UU KPK dan sejumlah RUU bermasalah lainnya.

Jokowi meminta DPR RI agar menunda pengesahan empat RUU, antara lain: RKUHP, RUU PAS, RUU Pertanahan, dan RUU Minerba.

RUU Pertanahan banyak memuat pasal karet yang rentan mengkriminalisasi para petani dan aktivis agraria. Sejumlah ketentuan di dalamnya juga bertentangan dengan UU Pokok Agraria.

Ribuan petani akan datang ke Jakarta untuk merayakan hari tani nasional sekaligus menolak RUU Pertanahan yang akan disahkan dalam rapat paripurna DPR RI 24 September mendatang.

Kementerian Agraria dan Tata Ruang berencana membatalkan rencana pengenaan pajak progresif terhadap masyarakat yang memiliki tanah lebih dari satu bidang lantaran ditentang pelaku usaha.

Mahasiswa akan kawal hasil kesepakatan dengan sekjen DPR soal RUU yang dinilai bermasalah.

Kementerian Agraria dan Tata Ruang akan membatalkan rencana mengenakan pajak progresif terhadap masyarakat yang memiliki lahan lebih dari satu bidang.

RUU ini dinilai API lebih berpihak pada perusahaan besar ketimbang petani kecil dalam budi daya tanaman.

Menteri ATR/BPN Sofyan Djalil berjanji melalui RUU Pertanahan ini pemerintah akan memprioritaskan penyelesaian Tanah Objek Reforma Agraria (TORA).

Konsorsium Pembaruan Agraria menuntut pemerintah untuk menunda RUU Pertanahan karena isi dari RUU banyak yang kontradiktif.

Pemerintah harus mencabut wacana pembutan bank tanah dari RUU Pertanahan karena ini absolut akan memperparah dan menimbulakn konflik.