Indeks Ruu Penghapusan Kekerasan Seksual

Maya salah seorang korban ancaman revenge porn melihat menegakan hukum dan pemberian keadilan bagi korban kekerasan seksual masih belum berjalan baik karena adanya kekosongan hukum.

Ia mengatakan hal tersebut tidak pernah ada dan DPR akan memastikan untuk menghapusnya, baik secara eksplisit maupun implisit.

Maimon Herawati membuat petisi kontroversi tolak RUU PKS, tolak iklan Shopee Blackpink hingga tolak SNSD Tampil di HUT RI Ke-72

Revenge porn, atau ancaman menyebar konten pribadi ke publik, kerap dilakukan orang terdekat. Mereka melakukan itu karena menganggap orang lain seperti komoditas.

Gerakan Masyarakat untuk Pengesahan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (GEMAS SAHKAN RUU PKS) mengadakan aksi damai di depan Istana Negara untuk mendesak DPR agar segera mengesahkan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (8/12/18).

Ketua DPR Bambang Soesatyo menanggapi santai pernyataan Ketua KPK Saut Situmorang.

Sodik Mudjahid mengatakan, terdapat sejumlah kendala dalam RUU Penghapusan Kekerasan Seksual, yakni perbedaan pendapat dan sudah disibukkan dengan persiapan tahun politik.

Jaringan pekerja migran mendesak DPR segera mengesahkan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual. 

Menjadi agenda DPR sejak 2016, hukum yang mampu melindungi korban perkosaan tak kunjung rampung. Rumusan pentingnya disunat oleh pemerintah.

KUHP dianggap masih minim dalam mengatur perlindungan korban kekerasan seksual. Karenanya, Komnas Perempuan mendesak agar RUU Penghapusan Kekerasan Seksual segera disahkan.

DPR akan segera mengesahkan usulan Rancangan Undang-Undang (RUU) Penghapusan Kekerasan Seksual yang sudah disetujui oleh Badan legislasi DPR RI

Sebagian pasangan ingin hubungan intim mereka berakhir dengan Big O. Setelah itu mereka akan tersenyum penuh makna. Tapi kenyataannya, ada sebagian orang mengalami sindrom post sex blues, perasaan marah atau sedih yang timbul setelah berhubungan seksual.

Wakil Ketua DPR-RI, Fadli Zon mengatakan, saat ini Rancangan Undang-undang (RUU) Penghapusan Kekerasan Seksual masih dalam tahap pembahasan di DPR untuk disahkan menjadi undang-undang.

Badan legislatif (Baleg) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) kemungkinan besar akan memasukkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Penghapusan Kekerasan Seksual dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) prioritas 2016. Hal ini merujuk pada sikap masing-masing fraksi yang mendukung masuknya RUU tersebut ke dalam Prolegnas.

Hukuman kebiri yang masuk dalam rancangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) tidak berlaku bagi pelaku kekerasan seksual yang belum dewasa atau anak-anak. Pelaku yang masih di bawah umur akan mendapat pendampingan secara khusus yakni pendampingan psikologi termasuk dilakukannya terapi kejiwaan dan medis. Pendampingan itu juga dilakukan untuk anak-anak yang menjadi korban kekerasan seksual.

Saleh Partaonan Daulay selaku Ketua Komisi VIII DPR mendukung Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual disahkan menjadi undang-undang.