Indeks Ruu Penghapusan Kekerasan Seksual
Panja RUU PKS Berdalih Terhambat Belum Rampungnya Pembahasan RKUHP
Panja beralasan harus menunggu pembahasan RKUHP selesai dilakukan sebelum merampungkan perumusan Rancangan Undang-undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS).
Komisi VIII: Pembahasan RUU PKS Dilanjutkan Setelah Agustus 2019
Komisi VIII DPR RI menegaskan, DPR dan pemerintah akan kembali membahas RUU PKS setelah selesai masa reses, yakni usai Agustus 2019.
DPR Tak Mau Ada Perdebatan dalam Rapat Pembahasan DIM RUU PKS
Panja DPR dan Pemerintah berencana hanya membahas pasal-pasal yang krusial dalam RUU PKS, karena dikejar target pengesahan sebelum masa kerja periode ini habis.
DIM RUU PKS versi DPR Dinilai Lebih Baik dari Buatan Pemerintah
Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU PKS yang disusun DPR RI lebih baik dari buatan Kementerian PPPA. Sebab, DIM buatan Kementerian PPPA tidak memuat 6 elemen penting di RUU PKS.
JKP3 Tolak Daftar Inventarisasi Masalah RUU PKS Buatan Pemerintah
Jaringan Kerja Prolegnas Pro Perempuan menolak Daftar Invetarisasi Masalah (DIM) RUU PKS sebab ada 17 poin rekomendasi dari korban yang dihilangkan pemerintah.
Sempat Mandek, Komisi VIII DPR Janji Bahas RUU PKS Usai Pemilu
RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS) akan dibahas bulan Mei. Saat ini tidak ada pasal bermasalah, hanya pasal multitafsir yang perlu dibahas.
Komisi VIII Sebut RUU PKS Masih Tahap RDPU, Belum Bahas Pasal
Komisi VIII menyatakan pembahasan RUU PKS masih di tahap RDPU atau pengumpulan masukan.
Pelecehan Seksual di Kantor dan Beban Ganda Pekerja Perempuan
Pekerja perempuan punya beban ganda di kantor: tuntutan finansial dan dominasi patriarki.
Kekerasan Seksual di Dewas BPJS-TK: Keberanian Amel adalah Lilin
Ia berani bicara setelah dua tahun mengalami pelecehan dan kekerasan seksual yang diduga dilakukan oleh bosnya.
PKS Beberkan Alasan Penolakan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual
Alasan Partai Keadilan Sejahtera menolak RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS) salah satunya soal definisi kekerasan seksual masih ambigu, sehingga menimbulkan ketidakjelasan.
PSI Mengecam Sikap Fraksi PKS Tolak RUU PKS
Menurut Dara, ketakutan Fraksi PKS tidak memiliki alasan yang kuat.
RUU PKS, Momen Kompak Gerindra dan PDI Perjuangan
PKS menolak draf RUU PKS, sedangkan Golkar dan PAN masih abu-abu.
Komisi VIII DPR Sebut RUU PKS Belum Sampai Tahap Pembahasan
Rahayu menilai bahwa penolakan terhadap RUU PKS tidak tepat karena masih jauh dari pengesahan.
Macetnya RUU PKS - Tirtografi
RUU PKS dianggap RUU yang membiarkan perzinaan.
Penolakan RUU PKS, DPR: Yang Menolak Harusnya Ajukan Solusi
Anggota Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Rahayu Saraswati mengatakan pihak yang menolak RUU PKS sebaiknya ikut melakukan diskusi dan mengajukan solusi.
Dalil Kenapa RUU PKS Tak Cantumkan Pasal Perzinaan dan Aborsi
RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS) jadi kontroversi. Dua di antaranya karena RUU ini tidak mencantumkan pasal soal perzinahan dan aborsi. Mengapa?
LBH Masyarakat Minta Isu RUU PKS Tidak Dipolitisasi untuk Pemilu
Isu RUU PKS diminta tidak dipermainkan sebagai alat kampanye untuk pemilihan umum, menurut pengacara publik LBH Masyarakat, Naila Rizki Zakiyah.
Fraksi PKS Usulkan Nama RUU PKS Diganti
Wakil Ketua Komisi VIII DPR dari Fraksi PKS Iskan Qolba Lubis menilai istilah "kekerasan seksual" dalam RUU PKS bisa diganti dengan "kejahatan seksual" agar ada batasan tegas terhadap unsur-unsur tindak pidana.
PSI Nilai Petisi Maimon Tolak RUU PKS Tidak Berempati ke Perempuan
PSI menilai petisi "Tolak RUU PKS" buatan Maimon Herawati memuat pendapat yang tidak sesuai dengan fakta. Petisi itu dianggap menghambat upaya melindungi para korban kekerasan seksual.
Gerindra Dukung RUU PKS Jika Lindungi Kepentingan Agama & HAM
Syafi'i mengatakan jika dalam RUU PKS berisi tentang potensi melanggar ajaran agama dan juga HAM maka Gerindra akan menolaknya.