Indeks Ruu Penghapusan Kekerasan Seksual

RUU PKS didesak segera disahkan mengingat RUU ini penting karena aturan yang ada sekarang belum cukup melindungi korban kekerasan seksual.

Belum juga disahkan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual menghilangkan pasal penting dan mengubah nama RUU.

Sejumlah hal penting dan mendasar justru dihapus dalam draf RUU PKS seperti definisi kekerasan seksual yang hanya tinggal 4 poin serta pemenuhan hak korban.

Panja RUU PKS akan mensinkronisasi rancangan aturan itu dengan UU Pornografi dan UU ITE.

RUU Penghapusan Kekerasan Seksual masih tahap rapat dengar pendapat umum (RDPU) di Baleg DPR.

Partai Keadilan Sejahtera tak masalah RUU Penghapusan Kekerasan Seksual masuk prolegnas prioritas 2021 DPR. Namun ada syaratnya.

Salah satu korban Bambang Arianto kembali bersuara. Dosen UGM ini mengaku pernah dilecehkan dan ia kecewa karena pelaku masih belum kena sanksi.

Ada anggaran besar untuk membentuk UU. Tahun ini, uang itu dipakai untuk menggolkan peraturan yang bertentangan dengan aspirasi publik.

Felix Nesi memprotes institusi gereja Katolik membiarkan kasus kekerasan seksual. Meluapkan emosinya dengan merusak jendela rumah pastoran.

Ketua Baleg DPR RI menjamin pembahasan RUU PKS tetap akan dilakukan, tapi bukan pada Prolegnas Prioritas 2020.

DPR RI dan Pemerintah sepakat untuk mengurangi 16 Rancangan UU dari Prolegnas Prioritas tahun 2020, termasuk salah satunya RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS).

Komisi VIII mau RUU PKS dikeluarkan dari Polegnas 2020. Kebijakan yang selain tak populer, juga merusak asa penyintas kekerasan seksual.

Komisi VIII DPR RI mengusulkan pencabutan RUU PKS dari daftar Prolegnas Prioritas 2020.

Kasus Reynhard Sinaga harusnya jadi pelajaran para pembuat aturan di Indonesia.

RUU PKS masuk ke dalam program legislasi nasional (prolegnas) 2016 bersama sembilan RUU lain.

Menteri PPPA Yohana Susana Yembise terus mendorong DPR RI segera mengesahkan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS) menjadi Undang-Undang.

Kedudukan Puan Maharani di kursi pimpinan DPR diharapkan bisa mempercepat pengesahan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual.

DPR tidak bisa menjamin RUU PKS akan dibahas pada periode mendatang. Perdebatan soal agama masih menguat.

Rapat pembahasan RUU PKS antara Panja DPR dan Panja Pemerintah kembali ditunda.

Panja RUU Penghapusan Kekerasan Seksual dianggap tidak serius. Rapat terakhir: hanya dihadiri oleh tiga orang dari dua fraksi.