Indeks Ruu Omnibus Law

Puan Maharani tak ingin ada prasangka negatif dari masyarakat.

Ketua DPR Puan Maharani sebut lembaganya belum terima draf Omnibus Law Per 10 Februari 2020.

Presiden Jokowi menargetkan draf RUU Omnibus Law pemindahan ibu kota baru selesai Februari ini.

Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja dan Perpajakan disebut bakal masuk dalam program legislasi nasional 2020.

DPR membantah klaim Airlangga bahwa oleh RUU Omnibus Law telah diserahkan.

Walhi mengingatkan DPR jangan sampai pembahasan Omnibus Law seperti pembahasan RUU KPK yang dilakukan diam-diam dan tiba-tiba disahkan menjadi undang-undang.

DPR belum bisa memastikan target 100 hari RUU Cilaka dapat terpenuhi.

DPR berjanji akan seterbuka mungkin membahas RUU Cilaka bersama buruh.

Wakil Ketua Komisi IX Melki Laka Lena mengatakan DPR akan langsung memproses surpres omnibus law bila sudah diterima parlemen.

Pembahasan RUU Omnibus Lawa Cipta Lapangan Kerja di pemerintah sudah rampung.

Kritik dari berbagai elemen akan dipertimbangkan dalam RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja.

Pemerintah beralasan mereka tidak ingin RUU Omnibus Law memicu perdebatan yang tak perlu.

Pemerintah berdalih RUU Omnibus Law belum dibuka ke publik karena harus diserahkan dulu ke Presiden Jokowi dan diproses menjadi supres yang harus dikirim ke DPR.

Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, mengatakan bahwa hingga saat ini pihaknya belum menerima draf RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja yang banyak diprotes kaum buruh.

Mahfud MD menuding sebagian publik masih belum memahami tujuan dibentuknya omnibus law.

Detail RUU ini masih dibahas di Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK).

DPR RI akan menggelar rapat paripurna dengan agenda pengesahan 50 RUU yang masuk dalam Prolegnas 2020, termasuk RUU Omnibus Law, Rabu (22/1/2020) siang.

Rieke menilai DPR tidak bisa membahas RUU terkait dengan omnibus law yang dikirimkan oleh pemerintah apabila belum disetujui rapat paripurna DPR.

Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko meminta publik tak menggugat rancangan undang-undang omnibus law tentang cipta lapangan kerja.

Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI berjanji akan membentuk tim kecil dengan serikat buruh untuk membahas Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja (Cilaka).