Walhi mengingatkan DPR jangan sampai pembahasan Omnibus Law seperti pembahasan RUU KPK yang dilakukan diam-diam dan tiba-tiba disahkan menjadi undang-undang.
Pemerintah berdalih RUU Omnibus Law belum dibuka ke publik karena harus diserahkan dulu ke Presiden Jokowi dan diproses menjadi supres yang harus dikirim ke DPR.
Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, mengatakan bahwa hingga saat ini pihaknya belum menerima draf RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja yang banyak diprotes kaum buruh.
DPR RI akan menggelar rapat paripurna dengan agenda pengesahan 50 RUU yang masuk dalam Prolegnas 2020, termasuk RUU Omnibus Law, Rabu (22/1/2020) siang.
Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI berjanji akan membentuk tim kecil dengan serikat buruh untuk membahas Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja (Cilaka).