Indeks Ruu Omnibus Law

Di Depan Buruh, Komisi IX DPR: Saya Sepakat Omnibus Law Dicabut
Hukum
Senin, 20 Jan 2020

Di Depan Buruh, Komisi IX DPR: Saya Sepakat Omnibus Law Dicabut

Omnibus Law yang berkaitan dengan perburuhan agar tak dibahas oleh DPR RI dan pemerintah Indonesia.
Kritik Koalisi: Omnibus Law Merusak Ekologi & Pinggirkan Perempuan
Hukum
Senin, 20 Jan 2020

Kritik Koalisi: Omnibus Law Merusak Ekologi & Pinggirkan Perempuan

Pemerintah Indonesia memaksakan pembuatan Omnibus Law. Parahnya, rakyat dan lingkungan akan terpinggirkan, sedangkan kelompok pemodal diuntungkan.
Omnibus Law Itu Apa dan Alasan Demo Buruh di Jakarta Hari Ini
Sosial budaya
Senin, 20 Jan 2020

Omnibus Law Itu Apa dan Alasan Demo Buruh di Jakarta Hari Ini

Apa itu Omnibus Law yang ditolak para buruh dan jadi demo hari ini?
6.000 Personel TNI & Polri Dikerahkan Saat Demo Tolak Omnibus Law
Sosial budaya
Senin, 20 Jan 2020

6.000 Personel TNI & Polri Dikerahkan Saat Demo Tolak Omnibus Law

Ribuan personel gabungan TNI, Polri dan Pemprov DKI Jakarta untuk pengamanan demonstrasi yang digelar KSPI dengan tuntutan menolak Omnibus Law dan kenaikan iuran BPJS Kesehatan.
Baleg DPR Terima Perwakilan Buruh yang Tolak Omnibus Law
Politik
Senin, 13 Jan 2020

Baleg DPR Terima Perwakilan Buruh yang Tolak Omnibus Law

Sejumlah serikat buruh berdemo di depan Gedung DPR RI untuk menolak omnibus law.
Jokowi Minta Draf Omnibus Law Kelar Pekan Ini & Diajukan ke DPR
Hukum
Senin, 6 Jan 2020

Jokowi Minta Draf Omnibus Law Kelar Pekan Ini & Diajukan ke DPR

Presiden Jokowi meminta draf Omnibus Law atau RUU omnibus rampung dibahas pekan ini atau paling lambat pekan depan agar bisa disampaikan ke DPR RI.
Menperin Sebut Upah Per Jam untuk Pekerja Jasa, Bukan Industri
Ekonomi
Selasa, 31 Des 2019

Menperin Sebut Upah Per Jam untuk Pekerja Jasa, Bukan Industri

Rencana penerapan upah per jam yang digodok melalui RUU Omnibus Law Cipta Lapangan kerja hanya berlaku buat penunjang industri, seperti sektor jasa dan perdagangan.
Alasan KSPI Menolak Wacana Pemangkasan Pesangon di RUU Omnibus Law
Ekonomi
Sabtu, 28 Des 2019

Alasan KSPI Menolak Wacana Pemangkasan Pesangon di RUU Omnibus Law

Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menolak rencana pemerintah memangkas pesangon demi menarik investasi lantaran wacana itu justru sangat merugikan pekerja.
Buruh Minta Dilibatkan Dalam Perumusan RUU Omnibus Law Tenaga Kerja
Ekonomi
Sabtu, 28 Des 2019

Buruh Minta Dilibatkan Dalam Perumusan RUU Omnibus Law Tenaga Kerja

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal memprotes pembahasan RUU Omnibus Law yang tak melibatkan buruh, dan menuding pemerintah hanya memihak pengusaha dan investor. 
Tolak Omnibus Law Ketenagakerjaan, Serikat Buruh Siap Unjuk Rasa
Ekonomi
Sabtu, 28 Des 2019

Tolak Omnibus Law Ketenagakerjaan, Serikat Buruh Siap Unjuk Rasa

Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) berencana menggelar aksi unjuk rasa dalam rangka menolak rancangan undang-undang (RUU) Omnibus Law di bidang ketenagakerjaan pada 15 Januari 2020.
Serikat Buruh Tolak Wacana Pemerintah Berlakukan Upah Per Jam
Ekonomi
Sabtu, 28 Des 2019

Serikat Buruh Tolak Wacana Pemerintah Berlakukan Upah Per Jam

Rencana pemerintah menerapkan skema upah per jam mendapatkan penolakan dari Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) lantaran skema itu dinilai hanya memiskinkan buruh ketimbang menyejahterakan.
Menkumham Targetkan Dua Omnibus Law Rampung Dalam Satu Semester
Hukum
Jumat, 27 Des 2019

Menkumham Targetkan Dua Omnibus Law Rampung Dalam Satu Semester

Yasonna menargetkan pembahasan Omnibus Law cipta lapangan kerja dan perpajakan dengan DPR bisa rampung satu semester saja.
Jokowi Minta Draf Omnibus Law Dibuka ke Publik
Politik
Jumat, 27 Des 2019

Jokowi Minta Draf Omnibus Law Dibuka ke Publik

Rancangan Omnibus Law cipta lapangan kerja dibuka ke publik sebagai bagian dari proses keterbukaan.
Jokowi Tak Ingin Omnibus Law Ditumpangi Pasal-pasal Titipan
Politik
Jumat, 27 Des 2019

Jokowi Tak Ingin Omnibus Law Ditumpangi Pasal-pasal Titipan

Jokowi menargetkan draf RUU Omnibus Law akan disampaikan kepada DPR pada pertengahan Januari 2020.