Terpopuler kemarin di

x

Karantina Politik Orde Baru Buat Sukarno Tenggelam dalam Depresi

Karantina Politik Orde Baru Buat Sukarno Tenggelam dalam Depresi

Siap-Siap, Hina DPR dan Lembaga Negara Lain Bisa Dibui 1,5 Tahun

RUU KUHP

Berita terbaru seputar Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang akan dilakukan sejumlah perubahan yang cukup kontradiktif.

RUU KUHP: Selain Presiden, Hina Pemerintah Juga Bisa Dibui 4 Tahun

ICJR menilai pasal tersebut tidak sesuai lagi dengan negara demokratis yang merdeka.

RUU KUHP: Demo tanpa Pemberitahuan Diancam Penjara 1 Tahun

Pasal 273 RKUHP tersebut dinilai menarik mundur demokrasi Indonesia karena mengekang kebebasan masyarakat.

RUU KUHP Perluas soal Perkosaan: Suami Perkosa Istri Dibui 12 Tahun

Aliansi Nasional Reformasi KUHP mengapresiasi klausul perkosaan dalam Pasal 479 RUU KUHP yang definisinya diperluas.

Wamenkumham Klaim RUU KUHP Akan Memberikan Kepastian Hukum

Wamenkumham Edward Omar Sharif Hiariej menyebut KUHP yang berlaku saat ini tidak memberikan kepastian hukum sebab masih mengacu pada dua terjemahan berbeda.

Wamenkumham: Draf RUU KUHP yang Disosialisasikan Bukan Versi 2019

Wamenkumham klaim draf RUU KUHP yang disosialisasikan ke 11 daerah sejak 2021 berbeda dengan draf pada 2019.

Komisi III DPR Optimistis RUU KUHP Selesai Kurang dari 1 Tahun

Wakil Ketua Komisi III DPR RI Mulfachri Harahap menilai pembahasan RUU KUHP akan selesai dalam waktu singkat.

Pasal Penghinaan Presiden Dibatalkan MK, Muncul Lagi di RUU KUHP

Pasal penghinaan terhadap presiden di KUHP telah dibatalkan MK, tapi mengapa dalam draf RUU KUHP terbaru dihidupkan lagi?

MK: Pasal Penghinaan Presiden di Draf RUU KUHP Itu Inkonstitusional

Mahkamah Konstitusi (MK) buka suara atas rencana pemerintah dan DPR memasukkan kembali norma penghinaan terhadap Presiden di draf RUU KUHP.

RUU KUHP: Mengapa Pemerintah Jokowi Pertahankan Pasal Tipikor?

Sejumlah pasal yang menyebabkan demo besar-besaran masih dipertahankan pemerintah Jokowi di draf RKUHP beredar ke publik.

Soal Pasal Penghinaan DPR di Draf RUU KUHP, DPR Dinilai Antikritik

Terkait isi pasal penghinaan dalam draf RUU KUHP, pakar hukum pidana Universitas Trisakti Abdul Fickar Hadjar menilai hal itu terlalu berlebihan.

JELAJAH

X

Indeks Kontak Kami

DarkLight