Indeks Ruu Hip

Ada 38 RUU masuk di dalam Prolegnas Prioritas Tahun 2021, termasuk RUU Ketahanan Keluarga, HIP dan Larangan Minuman Beralkohol (Minol).

Badan Legislasi DPR RI berencana memasukkan RUU HIP dalam Prolegnas Prioritas 2021.

Jangan hanya 18 lembaga yang dibubarkan. BPIP, Kompolnas, Komjak, KY, dan KPI sebaiknya masuk antrean juga.

Ketua Fraksi PKS DPR RI, Jazuli Juwaini, mempertanyakan konsep RUU Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (RUU BPIP) yang diajukan pemerintah kepada DPR, kemarin (16/7/2020).

Siang ini, bagian depan dan belakang Gedung DPR RI dikepung demonstran yang menolak Omnibus Law dan RUU HIP.

Mahfud MD menyerahkan surat Presiden Jokowi terkait RUU BPIP. Dokumen tersebut diserahkan bersama dengan 2 lampiran rencana pembahasan RUU BPIP.

Puan Maharani mengatakan subtansi pasal-pasal di RUU BPIP hanya memuat ketentuan mengenai fungsi, tugas, wewenang, dan struktur kelembagaan BPIP.

Ketua Umum Bintang Muda Indonesia (BIM) Farkhan Evendi berkata yang ditolak Kesatuan Pemuga Siaga Pancasila bukan hanya judul RUU HIP, melainkan keseluruhan isi dari RUU tersebut.

Rapat Paripurna DPR RI tidak akan membahas dan mengesahkan RUU Haluan Ideologi Pancasila (HIP) dan Omnibus Law RUU Cipta Kerja, Kamis (16/7/2020) siang.

Menkopolhukam Mahfud MD berkata surat resmi sikap pemerintah yang meminta penundaan pembahasan RUU HIP akan diserahkan ke DPR pada Kamis, 16 Juli 2020.

Koordinator Aksi Aliansi Antikomunisme (ANAK NKRI) Very Koestanto berkata salah satu dari tiga poin tuntutannya adalah pembubaran partai pengusul RUU HIP.

Selain minta RUU HIP dicabut dari Prolegnas, PA 212 dkk juga menuntut pengusul RUU HIP dibubarkan.

Rieke Diah Pitaloka digantikan Komjen Pol (purnawirawan) Nurdin untuk menangani RUU HIP dan RUU Omnibus Law Cipta Kerja.

Ketua MPR Bamsoet menyebut Jokowi ingin agar lembaga pembinaan Pancasila bisa berbentuk undang-undang, baik dari sisi ideologi, pelaksanaan, sosialisasi dan proses pembinaan Pancasila.

PDIP bersikukuh menggolkan RUU HIP. Kekhawatiran yang merebak: Pancasila dijadikan alat politik.

Kabid Humas Polda Metro Jaya Yusri menuturkan petugas tingkat polres yang akan terlibat pengamanan karena peserta aksi hanya menggelar apel siaga, tidak ada agenda "long march".

Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mengatakan 20 Juli merupakan batas waktu 60 hari setelah DPR mengirimkan RUU HIP kepada pemerintah. Saat ini "bola panas" ada di tangan pemerintah.

Try Sutrisno dan beberapa koleganya memberikan masukan ke Bamsoet untuk mengubah nama, isi, maupun nomenklatur RUU HIP.

Ketua Umum Bintang Muda Indonesia (BMI) Farkhan Evendi mengatakan sia-sia segala rekonsiliasi usai pemilu kalau RUU HIP masih tetap dipaksakan.

Partai Keadilan Sejahtera protes RUU Haluan Ideologi Pancasila (HIP) tidak dicabut dari prolegnas 2020.