Indeks Ruu Haluan Ideologi Pancasila

Badan Legislasi DPR RI berencana memasukkan RUU HIP dalam Prolegnas Prioritas 2021.

Jokowi mengutus para menteri untuk menggagalkan pembahasan dan pengesahan RUU Haluan Ideologi Pancasila di DPR RI.

Ketua Umum Bintang Muda Indonesia (BIM) Farkhan Evendi berkata yang ditolak Kesatuan Pemuga Siaga Pancasila bukan hanya judul RUU HIP, melainkan keseluruhan isi dari RUU tersebut.

Rapat Paripurna DPR RI tidak akan membahas dan mengesahkan RUU Haluan Ideologi Pancasila (HIP) dan Omnibus Law RUU Cipta Kerja, Kamis (16/7/2020) siang.

Mahfud MD menyerahkan surat Presiden Jokowi terkait RUU BPIP. Dokumen tersebut diserahkan bersama dengan 2 lampiran rencana pembahasan RUU BPIP.

Puan Maharani mengatakan subtansi pasal-pasal di RUU BPIP hanya memuat ketentuan mengenai fungsi, tugas, wewenang, dan struktur kelembagaan BPIP.

Selain minta RUU HIP dicabut dari Prolegnas, PA 212 dkk juga menuntut pengusul RUU HIP dibubarkan.

Selain diklarifikasi soal pembakaran bendera PKI & PDIP, polisi juga mengklarifikasi terkait adanya narasi untuk menjatuhkan Presiden Joko Widodo.

Tim intelijen Polda Metro Jaya baru melakukan klarifikasi terhadap koordinator aksi, bukan memeriksa siapapun karena belum ada pihak yang melapor.

PDIP mendesak Kapolri mengusut pembakar bendera partai dalam demo menolak RUU Haluan Ideologi Pancasila.

Ganjar menilai PDIP termasuk dalam barisan yang sesuai konstitusi dan dasar negara serta anti PKI.

Dua jenis bendera yang dibakar massa pendemo tolak RUU HIP yaitu bendera PDIP dan bendera bergambar palu dan arit yang melambangkan komunisme.

PT Transjakarta mengalihkan koridor 9 (Pinang Ranti-Pluit) akibat akses jalan yang tertutup oleh massa aksi menolak RUU HIP yang memenuhi Gedung DPR/MPR.

Pemerintah tidak bisa mencabut Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP) sebab bukan pengusul sehingga tidak bisa mencabut RUU HIP, kata Menkopolhukam Mahfud MD.

Ketua MPR RI Bambang Soesatyo menyebut para pimpinan MPR RI sepakat untuk menghentikan sementara pembahasan RUU Haluan Ideologi Pancasila (HIP).

Menurut Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin sebuah RUU tidak bisa dibahas tanpa persetujuan pemerintah.

DPR mau pemerintah memberikan surat resmi soal sikap mereka terkait RUU HIP. 

Pemerintah meminta DPR lebih dulu berdialog dan menyerap aspirasi publik sebelum membahas RUU HIP.

RUU HIP masih menunggu surat presiden dan belum dilakukan pembahasan oleh DPR RI.

Sejumlah ormas Islam menolak RUU HIP. Salah satu alasannya karena mereka menganggap peraturan ini terlalu sekuler.